PEKANBARU – Untuk pertama kalinya sejak Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) berdiri di lingkungan Badan Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau pada 2024, rapat koordinasi (Rakor) Damkar kabupaten/kota se-Provinsi Riau digelar.
Rakor yang berlangsung Kamis (20/8/2026) tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, menyatukan langkah dan membangun koordinasi yang lebih solid dalam menghadapi kejadian kebakaran, khususnya di kawasan permukiman.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBDPK Riau Edy Afrizal yang diwakili Sekretaris BPBDPK Riau, Ekadinata. Dalam arahannya, disampaikan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan Damkar menjadi kunci untuk menciptakan sistem penanganan kebakaran yang tangguh dan responsif.
Melalui rakor tersebut, seluruh jajaran Damkar diharapkan dapat memperkuat kerja sama, meningkatkan kesiapsiagaan serta menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran di permukiman.
Edy Afrizal menekankan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi wilayah masing-masing, termasuk potensi dan pemetaan risiko bencana.
“Yang paling penting itu koordinasi di bidang pemadam kebakaran di BPBDPK kabupaten/kota. Mereka yang lebih tahu kondisi di daerah, pemetaan bencananya ada di mereka,” kata Edy.
Menurutnya, pemerintah provinsi pada prinsipnya berperan mendukung dan memfasilitasi kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi yang kuat antara provinsi dan daerah diperlukan agar respons terhadap kejadian kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kalau kita sifatnya mendukung dan memfasilitasi kabupaten/kota. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali semua Kabid Damkar di daerah hadir di rakor. Kita perkuat sinergi, konsolidasi di daerah-daerah. Dengan demikian, kita bisa bergerak cepat mengatasi bencana,” tegasnya.
Rakor Perdana Sejak Bidang Damkar Berdiri
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBDPK Riau, Achmad Mulyadi, mengungkapkan bahwa rakor tingkat provinsi ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak Bidang Damkar berada di bawah BPBDPK Riau pada 2024.
Menurutnya, forum tersebut tidak berhenti pada koordinasi tingkat provinsi. Setiap kabupaten/kota diharapkan menindaklanjutinya dengan menggelar rakor di daerah masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperjelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan antara Damkar provinsi dengan Damkar kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi setelah rakor ini, Damkar kabupaten/kota juga melakukan rakor sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi kita hari ini agar dapat mengetahui kewenangan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menambahkan, rakor tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja Damkar di seluruh wilayah Riau, baik dari sisi koordinasi, sumber daya maupun sarana pendukung penanganan kebakaran.
“Pada rapat koordinasi ini nanti kami juga akan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk daerah serta provinsi agar dapat mendukung serta meningkatkan kinerja Damkar se-Provinsi Riau,” jelasnya.
Rakor diikuti kepala dinas maupun kepala pelaksana Damkar kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Kegiatan juga diisi dengan pemaparan dan diskusi terkait penanganan kebakaran serta pengenalan peralatan pemadam.
Salah satu vendor peralatan, PT SAN Fire, turut hadir dan melakukan demonstrasi peralatan Damkar di sela pelaksanaan rakor.
Dengan digelarnya rakor perdana ini, BPBDPK Riau berharap koordinasi antardaerah semakin kuat dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat respons ketika kebakaran terjadi sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi di kawasan permukiman.
Satu koordinasi, satu langkah, dan satu komitmen: memperkuat Damkar Riau agar semakin sigap melindungi masyarakat.
Redaksi 
