APBD Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 T

Redaksi Redaksi
APBD Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 T
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.(Foto: Ist)

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp3,044 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat masih menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran tahun depan. Pemko berupaya memastikan program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya," kata Wako Agung, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan program dan alokasi anggaran tidak semata-mata berpedoman pada perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan situasi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Karena itu, Pemko Pekanbaru akan terus menyesuaikan program secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi masyarakat, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

"Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," terangnya.

Saat ini, dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 masih dalam tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru.

Wako Agung berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar, sehingga APBD 2027 segera disahkan dan program pembangunan dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

Namun, ia menegaskan Pemko Pekanbaru tetap akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku apabila proses pengesahan anggaran belum dapat diselesaikan sesuai target.

"Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan. Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya," pungkasnya

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini