Pemprov dan Kepala Daerah se Riau Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK

Redaksi Redaksi
Pemprov dan Kepala Daerah se Riau Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK
Gubernur Riau dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah se Provinsi Riau.

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah se Provinsi Riau. Berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/8/2022).

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Riau terhadap upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan itu juga dibahas berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni salah satu upaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem.

Untuk diketahui, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"MCP ini adalah yang berkaitan dengan pemantauan dari KPK, jadi ada 8 area yang dipantau semua yang berkaitan dengan pencegahan korupsi," ujarnya.

Adapun delapan cakupan intervensi dari MCP tersebut yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan daerah.

"Dari sini lah dibahas satu-satu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk juga dari Kemendagri yang memberikan support sekaligus menyampaikan arahan pada kita," ungkapnya.

Gubri menerangkan, kegiatan rakor hari ini sekaligus bagian untuk pencegahan korupsi dan diharapkan tentunya dengan adanya kegiatan ini kepala daerah patuh terhadap apa yang diarahkan.

Terangnya, MCP ini ada penilaian dari pusat, dan ada beberapa daerah termasuk provinsi mendapat nilai yang cukup bagus. Karena itulah, MCP itu menjadi standar KPK untuk melihat sejauh mana kepatuhan dari masing-masing kepala daerah terhadap 8 intervensi MCP itu.

"Masih ada kabupaten/kota yang nilai MCP nya rendah, tapi kalau dilihat persentase lebih banyak yang baik dari pada yang masih perlu ditingkatkan," tuturnya.

Mantan Bupati Siak ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kegiatan ini. Ia berharap kedepannya upaya-upaya pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan di Provinsi Riau

"Terima kasih perwakilan Kemendagri dan tim KPK yang telah hadir dan telah memberikan arahan kepada kami, semoga ini menjadi amal ibadah kita untuk bangsa dan negeri yang kita cintai. Jika dalam kegiatan ini atas hal yang kurang berkenan dan kurang pada tempatnya kami ucapkan mohon maaf," tutupnya.(mcr)

Tag:
korupsipemberantasanrakor
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini