INHIL - Masa pemerintahan Pj. Bupati Indragiri Hilir, Erisman Yahya, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan awak media. Meskipun memiliki latar belakang sebagai mantan wartawan senior, kepemimpinan Erisman Yahya dinilai tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang kini melanda Kabupaten Indragiri Hilir.
Salah satunya yang mencuat adalah dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk isu-isu di sektor pendidikan, informasi publik hingga ketidakjelasan pelantikan pejabat tinggi daerah seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif pada Kamis (21/11/2024).
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang hadir mendampingi Ketua DPC PPWI Indragiri Hilir, Rosmely, untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang di Inhil. Mereka mendesak agar pemerintah pusat turun tangan untuk menilai dan memperbaiki kinerja pemerintahan yang dinilai amburadul di bawah kepemimpinan PJ Bupati Erisman Yahya.
Kepemimpinan Erisman Yahya dinilai gagal dalam menangani berbagai isu krusial di Inhil. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dan ketidakkompakan di kalangan wartawan di Inhil yang semakin memperburuk citra pemerintahan daerah. Menurut beberapa sumber, terdapat kecenderungan saling menghujat dan provokasi antara sesama wartawan yang justru mengarah pada tindakan-tindakan destruktif, termasuk upaya memprovokasi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.
Lebih parah lagi, ada dugaan keterlibatan PJ Bupati Erisman Yahya dalam mendukung kebijakan yang tidak transparan terkait dengan kerja sama media dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir.
DPC PPWI Inhil, yang dipimpin oleh Rosmely, mengungkapkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan informasi terkait kerjasama media yang diinisiasi oleh Diskominfo. Ini memunculkan kecurigaan adanya upaya penutupan informasi publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan diduga ada korupsi besar besaran di dinas tersebut, yang diduga banyaknya titipan pokir dewan melalui dinas Kominfo.
Selain masalah kerja sama media, sektor pendidikan di Inhil juga tak lepas dari sorotan. Ketua PPWI Inhil, Rosmely mengungkapkan, terdapat indikasi kuat terkait praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di berbagai sekolah di Inhil.
Ironisnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil diduga tutup mata terhadap kasus-kasus pungli yang semakin merugikan masyarakat dan dunia pendidikan.
Mely menyebutkan, bahwa bukan tidak mungkin Dinas Pendidikan justru menjadi pelaku utama dalam praktik-praktik pungli yang merugikan pihak-pihak terkait. Erisman Yahya harusnya juga menindak tegas Kadisdik, bukan hanya kepsek yang diberi sanksi.
Situasi ini tentunya sangat memprihatinkan. Kami meminta pemerintah daerah, khususnya Pj Bupati Erisman Yahya untuk segera mengambil tindakan tegas. Sebagai mantan wartawan senior, seharusnya dia memahami betul prinsip keterbukaan informasi dan mengedepankan transparansi dalam pemerintahan.
Sebagai pemimpin Inhil saat ini, Erisman Yahya agar segera mengambil sikap yang sangat bijak dalam mengatasi suatu persoalan, berikan juga sanksi untuk Kadisdik atas kelalaian mereka dalam mengawasi sekolah yang ada di di Inhil.
Wilson Lalengke mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi kepemimpinan PJ Bupati Erisman Yahya yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan.
PPWI, sebut Wilson siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dan keterbukaan informasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Sebagai organisasi yang peduli terhadap dunia media dan transparansi, PPWI tidak akan tinggal diam melihat adanya ketidakberesan yang merugikan masyarakat. Kami akan terus mengawal dan mendampingi perjuangan ini,” tutup Wilson mengakhiri.(me)
Redaksi 
