Dinilai Gagal Kelola Parkir, IPMPB Desak Kadishub Pelalawan Mundur dari Jabatan

Redaksi Redaksi
Dinilai Gagal Kelola Parkir, IPMPB Desak Kadishub Pelalawan Mundur dari Jabatan
Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB), Salamuddin Toha

PEKANBARU - Layanan perpakiran menjadi salah satu persoalan penting di Kabupaten Pelalawan terlebih di Ibu Kota Pangkalan Kerinci. Pasalnya, masyarakat dibuat bingung atas tagihan dalam membayar uang parkir ketika berhenti di tepi jalan, maupun di beberapa tempat perbelanjaaan.

Hai ini disampaikan Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB), Salamuddin Toha karena di beberapa titik pengendara sepeda motor harus membayar uang parkir sebesar Rp 2 ribu untuk satu kali parkir. Di lain waktu pengendara sepeda motor diminta membayar cukup Rp 1 ribu saja.

Begitupun dengan pengendara roda empat. Di beberapa titik pengendara roda empat diminta membayar Rp 3 ribu untuk satu kali parkir. Di lain waktu diminta membayar Rp 2 ribu untuk satu kali parkir.

Keresahan warga soal tarif parkir ini membuat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) menyoroti buruknya layanan perparkiran yang tidak sesuai aturan berlaku.

Ketua Umum IPMPB Salamuddin Toha menilai banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengendara, sehingga seenaknya saja meminta tarif yang tidak sesuai. Sebentar Rp 1 rb, kadang Rp 2 ribu untuk pengendara sepeda motor.

"Untuk pengendara roda empat atau mobil kadang diminta Rp 3 ribu, kadang diminta pula Rp 2 ribu. Padahal merujuk pada aturan yang berlaku, petugas parkir harus memberikan karcis parkir kepada pengendara sebagai bukti masuk di kawasan parkir," katanya, Senin (16/12/2024).

Padahal jika jukir memberikan karcis parkir kepada pengendara, di sana biasanya tertera pengendara harus membayar berapa. Jadi tidak membuat masyarakat bingung dan resah.

"Jika layanan perparkian di Pelalawan terutama di ibu kota seperti ini terus maka kami minta Kadishub Pelalawan tindak tegas oknun-oknum jukir yang menyalahi aturan yang ada. Kalau hal ini masih terus terjadi, lebih baik kadishub pelalawan mundur dari jabatan karena kami pikir Pelalawan ini butuh pemimpin yang tegas dalam melaksanakan aturan yang ada," tutup Toha.(*)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini