Uji Kompetensi Honorer, DPRD Siak Gelar RDP

Redaksi Redaksi
Uji Kompetensi Honorer, DPRD Siak Gelar RDP
ilustrasi
SIAK, riaueditor.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Siak, Selasa (2/2). Rapat dilakukan untuk membahas rencana Pemkab dalam rangka evaluasi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Siak.

Dalam RDP yang berlangsung di aula rapat Kantor DPRD Siak ini hadir diantaranya Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Siak, Drs H Jamaluddin MSi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siak H Lukman MPd serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak, Drs H Kadri Yafis MPd.

Dalam hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Siak, Sujarwo menyebutkan, Rapat ini pada intinya adalah untuk mencari solusi mengenai evaluasi tenaga honorer di Pemkab Siak yang sudah dibicarakan lewat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Siak. Tentunya, dari uji kompetensi nanti, akan ada honorer yang bakal dirumahkan.

"untuk itu DPRD dan Pemkab Siak harus bisa mencarikan solusinya," kata Sujarwo.

Dengan turunnya harga minyak dunia saat ini telah berimbas kepada segala sektor, karena itu Komisi I DPRD Siak yang merupakan bagian dan mitra BKD, Disdik dan termasuk juga Asisten III, merasa sangat perlu mendengar ekspos masing-masing dinas bersangkutan tentang honorer ini. Apalagi honorer merupakan tenaga yang juga diperlukan Pemkab dan DPRD.

Menjawab hal tersebut, Asisten III Pemkab Siak Drs H Jamaludin menjelaskan, dilakukannya uji kompetensi terhadap guru mau pun honorer yang ada di SKPD adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, di mana saat ini kondisi keuangan yang kurang menggembirakan sebagai dampak anjloknya harga minyak dunia yang berimbas pada pelaksanaan pembangunan.

"Pemkab merasa perlu melakukan uji kompetensi tenaga honorer, apalagi honorer ini dibiayai dari APBD Siak," tukas Jamaludin.

APBD Siak sebesar Rp3,2 triliun yang disahkan 2015 lalu, kini mengalami penurunan hingga Rp2,5 triliun lebih. Setelah disepakati, APBD turun lagi menjadi Rp2,1 triliun.
"Ini pun susah merasionalisasikannya," papar Jamaludin.

Diketahui, kinerja honorer saat ini terdengar belum memuaskan. Walau pun telah diatur dengan berbagai peraturan, namun disiplin dan kinerja honorer belum maksimal dan tidak produktif. Ada pekerjaan yang mestinya bisa dikerjakan oleh tiga orang, namun dikerjakan oleh lima orang.

"Maka itu, dengan berbagai pertimbangan Pemkab Siak terpaksa melakukan rasionaliasi dengan melaksanakan uji kopetensi," sebut Asisten III Setdakab Siak ini lagi.

Ada beberapa indikator yang menjadi pelaksanaan uji kompetensi nanti, yakni terkait absensi dan nilai ijazah. Sebenarnya, tambah Jamaludin, banyak anak-anak yang nilainya bagus, tetapi tidak mendapat kesempatan bekerja.(adi)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini