TP4D Berikan Penyuluhan Hukum di Dinas PUPR Kampar

Redaksi Redaksi
TP4D Berikan Penyuluhan Hukum di Dinas PUPR Kampar
Diskominfo Kampar

BANGKINANG, riaueditor.com - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) salah satu Dinas yang mendapatkan penerangan Hukum dan  penyuluhan hukum  dari Kejaksaan Negeri Kampar terkait TP4D. 

"Ini merupakan keberuntungan bagi Dinas PUPR Kabupaten Kampar karena mendapat pencerahan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) Daerah Kabupaten Kampar."

 

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar Ir. Afdal ST, MT saat memberikan arahan dalam menyambut kedatangan Tim TP4D Kabupaten Kampar yang diadakan di Ruang Rapat Dinas pada Rabu (14/3).

 

Penyuluhan ini langsung dilakukan oleh Ketua TP4D Kabupaten Kampar Devitra Romiza, SH, MH dan didampingi oleh Sunardi, SH menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

 

“Penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak adanya keraguan maupun ketakutan dalam pelaksnaan kegiatan atau proyek” Kata Afdal yang didampingi oleh Sekretaris PUPR Muhammad Khatim dan seluruh Kabid, PPK maupun pengelola keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kampar.

 

Sementara itu Ketua TP4D yang menjadi narasumber yang juga merupakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kampar tersebut menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang menyebabkan dapat tersandung dengan persoalan hukum, oleh sebab itulah kita hadir disini agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

 

“Inilah tugas TP4D Kampar, kita siap untuk memberikan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," Kata Devitra lagi.

 

Sementara Sekretaris Sunardi, SH, yang juga menjabat jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kampar menyampaikan bahwa banyak dari pelaksanan maupun pengelola keunagan dirasuki dengan kegauan-keraguan dalam menjalan program pembangunan maupun proyek-proyek, namun dengan adanya penyuluhan ini apa yang dihadapi oleh PPK dan bendahara maupun pelaksanaan pembangunan dapat dihilangkan, disinilah kita hadir untuk menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan” Tambah Sunardi lagi yang didampingi oleh Eka Mulya Putra anggota TP4D Kampar.

 

Pada kesempatan tersebut dilakukan Tanya jawab terkait pelaksanaan pembangunan dan pengelola keuangan dengan tim TP4D Kabupaten Kampar. (rls)

Tag:
kamparPUPRhukumpenyuluhan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini