Sesuai UUPA dan PP 40/1996 PT. TPP Harus Diberi Sanksi

Redaksi Redaksi
Sesuai UUPA dan PP 40/1996 PT. TPP Harus Diberi Sanksi
ist.net
RENGAT, riaueditor.com- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berhak memberikan sanksi denda kepada PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) bila terbukti menggarap lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 Tentang HGU, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (PP No.40/1996).

"Tim Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Pemkab. Inhu sudah tuntas melakukan pengukuran ulang lahan PT. TPP dengan menggunakan anggaran APBD Inhu, namun hasil kelebihan lahan diluar Izin HGU nya sampai saat ini tidak dipublikasikan kepada masyarakat, sepertinya ditutup tutupi dan hal ini tentunya bisa memicu ketidak percayaan warga terhadap Pemerintah, Ujar Alhamra Amran, SH,MH kepada Wartawan Kamis, (13/11) di Gedung DPRD Inhu.

Dikatakan Praktisi Hukum Putra Inhu ini, banyak ditemukan Permasalahan seperti ini dijumpai sewaktu saya sedang melakukan proses investigasi atau survei yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya sebelum proses penandatangan kontrak atau berlakunya kerja sama diantara semua pihak, "Legal Due Diligence,"  terhadap Perusahaan-perusahaan perkebunan.

"Tak jarang saya temukan bahwa Sebagian lahan yang mereka bebaskan tidak dibebani oleh HGU namun di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan dan juga ditanami dengan berbagai macam komoditas tanaman, Sebut Politisi Partai Nasdem Prop Riau ini.

Kalau jelas terbukti PT TPP sebagian lahan yang dikuasainya tidak dibebani oleh HGU, Pemerintah wajib memberikan Sanksi sesuai dengan anjuran UU dan PP, seperti Di dalam pasal 18 PP No.40/1996.

"Apabila HGU hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas HGU tersebut kepada Negara," ujarnya.

Ditekankannya lagi, Jika bekas pemegang HGU lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas HGU itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di atas tanah yang tidak terdapat HGU maka bangunan dan benda-benda lain di atasnya wajib dibongkar dan tanah tersebut wajib diserahkan pada negara.

Usulnya setiap hasil dari Tim apa pun yang direkomendasikan oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE sebaiknya disampaikan kepada masyarakat secara transparan, sehingga masyarakat tidak resah kuatir menghindari hal-hal yang dapat merugikan semua pihak, harap Kuasa Hukum warga Desa Bongkal Malang yang lagi menuntut kebun dengan PTPN V Sei Lalak-Kab Inhu.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan (Tapem) Setda kab Inhu, Hendry, S,Sos mengatakan, persoalan yang berkaitan dengan laporan masyarakat dan ormas mengenai akan diselesaikan oleh tim yang telah dibentuk oleh Pemkab Inhu dipimpin oleh Adri Respen kepala BPMD kab Inhu. Hal itu sudah dirapatkan oleh Sekdakab Inhu, guna membahas yang menyangkut dua hal, baik itu berkaitan dengan pembentukan TIm Inventarisasi maupun mengenai Perpanjangan HGU PT TPP, jelasnya.

"jika memang ditemukan adanya kelebihan lahan yang digarap PT TPP diluar HGU, maka Bupati berhak memutuskan sanksi yang akan dikenakan terhadap PT TPP. Namun yang pasti tentunya ada kewajiban yang harus dibayar kepada daerah," tegasnya.

Menyangkut Permasalahan Perpanjangan HGU PT TPP yang tidak diketahui sejauh mana Prosesnya, Bupati Inhu telah mengutus Kepala BPN Kabupaten Inhu bersama dengan Asisten I untuk mempertanyakan masalah ini langsung kepada Menteri Kehutanan (Menhut) di Jakarta, mereka juga dibekali surat dari Pemkab Inhu yang mempertanyakan tentang sejauhmana proses perpanjangan HGU PT TPP tersebut,

"Jika memang ada perpanjangan, apakah akan diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 20 Tahun 2007 terkait pembangunan kebun sebanyak 20 persen bagi masyarakat dalam setiap pembangunan kebun oleh perusahaan," tegas Hendry S.Sos. (Ali)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini