Pemkab Rohul Gelar Rakor Ketransmigrasian

Redaksi Redaksi
Pemkab Rohul Gelar Rakor Ketransmigrasian
yahya/riaueditor.com
Pemkab Rohul Gelar Rakor Ketransmigrasian.
PS.PANGARAIAN, riaueditor.com- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Keteransmigrasian bertempat di Hotel Gelora Bhakti, Kamis (29/10). Hal ini agar persoalan-persoalan lahan transmigrasi bisa tuntas, sebab semua masyarakat di Negeri Seribu Suluk harus sama-sama mencintai dan menjaga negeri nya.

Rakor dihadiri Wakil Bupati Rohul Hafith Syukri, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisostranmigrasi) Rohul, Hery Islamy, Perwakilan Dinas Transmigrasi Provinsi Riau, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul  para Kepala Desa (Kades) yang berada di wilayah transmigrasi dan lainnya.

Disampaikan,  Wabup Rohul permasalahan di desa itu, mestinya harus bisa diselesaikan di tingkat desa, jika memang persoalan tidak bisa diselesaikan, baru di tingkatkan kecamatan, ketika camat tidak bisa baru disampaikan ke kabupaten.

"Jangan setiap masalah disampaikan ke kabupaten, jadi kades dan camat itu harus difungsikan, manfaatkanlah pejabat-pejabat di desa itu, seperti RT/RW, Kepala Dusun (Kadus) dan perangkat-perangkat desa lainnya," kata Wabub.

Wakil Bupati Hafit sangat berharap agar jangan lagi ada simbol-simbol lama dibawa-bawa, seperti ada DK I, DK II, SP I, SP II, tapi harus menonjolkan nama desa, sebab masyarakat tranmigrasi ini sudah resmi menjadi warga Rohul. Selama ini selalu menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

"Melalui rakor ini, persoalan lahan transmigrasi bisa diselesaikan dengan baik,  termasuk pensertifikasian lahan transmigrasi itu harus dituntaskan dengan adanya rakor dan  pertemuan ini. Kita harap jangan lagi ada persolan transmigrasi di kabupaten kita ini," tuturnya.

Menurut keterangannya, untuk lahan transmigrasi tahun 2015 ini sudah bisa selesai, kemudian tahun 2016 sudah berjalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya, jadi kades harus melakukan inventarisasi terkait itu. "Jangan nanti pihak BPN turun kelapangan ada masyarakat yang marah, kemudian pihak BPN malah  menghadapi parang dan ada warga yang mengaku kalau itu lahannya, maka harus benar-benar didata dan verifikasi mana lahan transmigrasi tersebut," paparnya.

Hafit juga bercerita, bahwa Pemkab Rohul kini tengah menjalankan program tapal batas, sebab kadang-kadang persoalan lahan ini belum komplitnya seluruh persoalan tapal batas. "Tahun 2016 mendatang kita sudah targetkan supaya itu bisa tuntas dan selesai," imbuhnya.

Sementara, Kadisnakertrans Rohul, Heri Islamy menjelaskan, kini sekitar 25 ribu persil lahan transmigrasi belum bersertifikat, sekitar 1610 persil yang sudah proses sertifikat, lahan tersebut dimiliki sebanyak 25183  Kepala Keluarga (KK). Atau sekitar108803 jiwa.

"Kita hadirkan sebanyak  55 Kades di 15 kecamatan, program pensertifikatan kawasan tranmigrasi, sehingga  memiiliki hak yang pasti, ini nanti akan kita ajukan kepada  pihak Kementrian Transmigrasi untuk diprogramkan tahun 2016 mendatang, supaya penganggarannya ditampung pemerintah pusat," papar Heri Islamy. (adv/humas)
Tag:
rakorTransmigrasi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini