Pemkab Bengkalis Tak Akan Salurkan Bansos Tanpa Badan Hukum yang Jelas

Redaksi Redaksi
Pemkab Bengkalis Tak Akan Salurkan Bansos Tanpa Badan Hukum yang Jelas
ist.net
BENGKALIS, riaueditor.com – Saat ini panitia pembangunan masjid, tempat pendidikan Quran (TPQ) atau takmir masjid, atau rumah ibadah lainnya, tidak bisa lagi menerima bantuan dana hibah atau dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, bila tidak memiliki status berbadan hukum. Begitu pula badan, lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) lainnya.

"Ini bukan kemauan Pemkab Bengkalis, aturan perundang-undangannya menyebutkan demikian. Hal ini bukan hanya berlaku di Kabupaten Bengkalis, juga di seluruh daerah di Indonesia. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi," jelas Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, kepada wartawan, Selasa (1/9/2015).

Penjelasan ini disampaikannya terkait adanya sinyalemen sebagian masyarakat, pengurus rumah ibadah dan Ormas yang menuding bahwa Pemkab Bengkalis mempersulit dan tidak mau menyalurkan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah atau Bansos bagi badan, lembaga atau ormas lainnya.

Untuk itu, Johan meminta para tokoh agama dan ulama, pengurus rumah ibadah, badan, lembaga atau Ormas lainnya, khususnya di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, bisa memahami bila Pemkab Bengkalis tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut meskipun dana untuk itu sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Jadi bila Pemkab Bengkalis tidak memberikan bantuan, bukan karena Pemkab Bengkalis mempersulit atau tidak mau membantu. Tapi, karena aturannya yang tidak memungkinkan. Seluruh penerimanya harus berbadan hukum Indonesia," jelasnya.

Secara khusus, ketentuan mengenai kewajiban lembaga penerima bantuan dalam bentuk badan hukum ini, sambung Johan, diatur dalam Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Dalam Pasal 298 ayat (5) huruf d itu ditegaskan, belanja hibah hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia," terangnya.(bsm)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini