Kepala Satker Ikut Lawatan Kerja, Aktifitas Perkantoran Nyaris Lumpuh

Redaksi Redaksi
Kepala Satker Ikut Lawatan Kerja, Aktifitas Perkantoran Nyaris Lumpuh
JUL/RE
Nazzarudin Arnazh
PELALAWAN, riaueditor.com - Penyakit "latah" para pejabat di Kabupaten Pelalawan tak kunjung hilang. Pasalnya, Kepala Satker yang notabene harus fokus dalam program kerja di kantornya lebih banyak memilih ikut dalam kegiatan Bupati Pelalawan, seperti Lawatan Kerja ke Kecamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti selama 3 hari terhitung Senin 27 Januari hingga Rabu 29 Februari. Tak pelak, kondisi ini berpengaruh pada aktifitas kerja dan pelayanan di sejumlah Satker seolah-olah lumpuh.

Pantauan riaueditor di kompleks Perkantoran Bhakti Praja dan beberapa ruangan di Kantor Bupati terlihat lengang dari aktifitas. Hanya beberapa Kantor saja terlihat aktifitas tetap berjalan seperti Kantor Inspektorat, Disnaker, Dinas Pendidikan. Namun lebih banyak kantor yang lengang akibat Kepala Satker Dinas Keluar mengikuti agenda kegiatan Bupati Pelalawan.

Tidak hanya di Kompleks Perkantoran Bhakti Praja saja, suasana sepi dan lengang juga nampak jelas di Kantor Bupati Pelalawan Selasa (28/1). Tak banyak terlihat pegawai beraktifitas sebagaimana mestinya ketika Bupati Pelalawan gantor.

Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi A yang juga Ketua Fraksi PAN Pelalawan Nazzarudin Arnazh mengungkapkan bahwa perlunya dilakukan koreksi terhadap tupoksi kerja yang ada saat ini. Kepala Satker harus mempertimbangkan sisi kepentingan jika Dinas keluar terlebih mengikuti kegiatan Bupati.

"Maksudnya begini, apakah urgen suatu kegiatan atau bisa diwakilkan dengan Kabid lainnya. Apakah seorang Kepala Satker harus wajib mengikuti kegiatan Bupati hingga terjadinya gangguan dalam tatanan kerja Pemerintahan. Apalagi dalam jangka waktu lebih dari 1 hari.Ini soal kinerja dan pelayanan.Mumpung awal tahun Kita harus mulai menggesa program agar tepat sasaran," paparnya.

Ditambahkan Nazzarudin, tidak salah memang seorang Kepala Dinas atau Kepala Bagian mengikuti kegiatan Bupati dalam rangka turun ke lapangan langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat dari bawah. Namun ini juga harus dikoreksi apakah mesti pimpinan yang harus langsung ke lapangan.

"Ada hal-hal yang harus disikapi dengan bijak oleh seorang pejabat. Kabid atau bawahan lainnya tentu bisa dikirim untuk kegiatan tersebut. Jadi ini masukan dan koreksi bersama agar program kerja, kinerja serta pelayanan berjalan baik," tutupnya.(JUL)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini