Kepala Desa Wajib Memahami Undang Undang No 6 Tahun 2014

Redaksi Redaksi
Kepala Desa Wajib Memahami Undang Undang No 6 Tahun 2014
BANGKINANG, riaueditror.com- Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kampar khususnya diwajibkan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 lalu oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya Undang-undang tentang desa tersebut juga telah diundangkan di Jakarta pada tanggal, 15 Januari 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsuddin dan undang-undang tersebut juga telah masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7.

Keberadaan undang-undang tentang desa tersebut tidak terlepas dari perjalanan ketatanegaraan di wilayah Republik Indonesia dimana desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar, Drs. H. Basrun Syam, M.Pd ketika ditemui diruang kerjanya di Bangkinang kemaren Rabu (30/4).

Ditambahkan Basrun bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tentang desa tersebut, maka pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tengan Pemerintahan Daerah yang juga terutang pada lembaran negara RI Nomor 125, dan tambahan lembaran negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga terutang pada lembaran negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara RI Nomor 4844 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, papar Basrun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut terdiri dari dari 16 Bab dan 122 pasal. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 3 ditegaskan bahwa pengaturan desa berasaskan rekognisasi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrsai, kemandirian, partisipasi, kesataraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Ditambahkan Basrun bahwa pengaturan desa sebagaimana tertuang pada pasal 4 bertujuan untuk; pertama memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentunya NKRI.

Kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

Keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Keenam, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakar desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Kedelapan, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan kesembilan pengatuan desa bertujuan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, papar Basrun. (Smi).

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini