Kebut Serapan APBD Riau, Plt Gubri Janji Kejar Ketertinggalan

Redaksi Redaksi
Kebut Serapan APBD Riau, Plt Gubri Janji Kejar Ketertinggalan
Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman
PEKANBARU, riaueditor.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman tetap memperlihatkan rasa optimis dalam mengejar penyerapan APBD Riau yang menjadi sorotan nasional. Target realisasi sebelum disahkannya APBD Perubahan mendatang bisa tercapai 40 persen.

"Saya rasa kalau angka 40 persen itu sudah dicapai, karena sekarang sudah banyak proyek lelang tapi kontraktor belum melakukan pencairan. Mereka menggunakan anggaran modal mereka dulu,"katanya, kamis (27/8).

Seluruh Satker menurut Andi sudah melakukan tugasnya masing-masing dalam menggenjot realisasi APBD. Seperti misalnya kegiatan di Dinas Bina Marga sudah banyak yang berjalan dan sudah banyak yang lelang.

"Kita optimis mencapai target itu, tentu dengan keseriusan yang kita lakukan juga,"ujar Andi.

Andi juga menambahkan, seluruh Satker mesti serius bekerja untuk menggenjot realisasi APBD itu, apalagi Riau masuk dalam jajaran daerah terendah serapan realisasi Daerah di Indonesia.

"Tidak ada lagi yang main-main, semuanya harus bekerja dengan menggesa serapan, namun harus sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Meskipun masih banyak kegiatan yang harus ditunda karena berbenturan dengan regulasi yang ada. Menurut Plt Gubernur bisa dimasukkan dalam anggaran berikutnya seperti di APBD Perubahan dan APBD murni tahun 2015.

"Keterlambatan realisasi APBD Riau lebih kepada penyebab proses seleksi pejabat yang dilakukan awal tahun lalu. Namun demikian menurutnya saat ini sudah normal dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan," terangnya.

Menurut data terakhir dari Pemprov Riau, realisasi keuangan sudah mencapai 25,53 Persen sedangkan fisik sudah mencapai 40 persen, artinya menurut Asisten II Setdaprov Riau sudah jauh peningkatan dari sebelumnya.

Sebelumnya, minimnya serapan anggaran oleh Pemerintah Daerah termasuk Riau mendapat perhatian khusus dari dua pimpinan Lembaga penegak hukum yakni KPK dan Jaksa Agung. Rasa ketakutan dalam menjalankan APBD menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki tidak boleh dijadikan alasan. Karena Jika takut menjalankan berarti sudah ada niat untuk melakukan kesalahan.

"Itu bukan alasan karena kalau memang takut, berarti ada niat untuk mengarah kepada korupsi, kalau dijalankan dengan baik kenapa takut," tuturnya.

Menurut Ruki, Pengguna anggaran takut dan ragu melakukan pembelanjaan, ragu melakukan aksi korporasi, alasan takut dikriminalisasi kebijakan tidak bisa menjadi alasan. Karena jika  bicara penggunaan anggaran tidak ada lagi kebijakan.

"Sudah ada Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU) sudah jelas peruntukannya, jangan dibijaksanakan lagi sudah ada RPJMD, tinggal jalankan, kenapa mesti disimpan APBD itu di Bank Daerah," ujar Ruki.(dea)
Tag:
APBDriauserapan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini