KPK Nilai Pekanbaru Urutan Terbawah Meminimalisir Korupsi

Redaksi Redaksi

PEKANBARU – Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan, kali ini merujuk dari hasil survei KPK terkait skor pengadaan barang dan jasa di 60 Kota menempatkan Pekanbaru di urutan ke 58.

Dengan hasil ini, dinilai proses pengadaan barang dan jasa di Pemko Pekanbaru masih rawan titipan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Busro Muqodas melalui rillis di KPK.

"Layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu objek survei. Ini merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK. Pasalnya, Korupsi di sektor PBJ masih mendominasi penanganan kasus di KPK. Kita berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan daerah untuk mengurangi potensi korupsi,"ujarnya.

Dari hasil survei tersebut, Kota yang dinilai sudah mulai berhasil meminimalisir korupsi dalam hal PBJ ini adalah Kota Pematang Siantar dengan nilai 7,84. Selanjutnya kota pare-pare (7,84) dan Mataram (7,54). Kota Padang berada di posisi 11 dab medan posisi 14.

Sedangkan Pekanbaru berada di posisi tiga terendah dengan skor 4,73 hanya unggul dari Palangkaraya dan palu. Dalam keterangan pers KPK dinyatakan banyak pejabat di daerah terbentur kasus korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu, diperlukan pemahaman dan ketegasan pemimpin daerah dalam meminimalisir korupsi di tempatnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Unri, Andi Yusra menyatakan hal ini adalah kondisi yang luar biasa. Pasalnya, secara nasional LPSE Pekanbaru menjadi terbaik pertama secara nasional. Namun dia tidak membantah jika selama ini LPSE hanya menjadi tempat pendaftaran dan informasi saja. Sementara penentuan pemenang lelang masih dilakukan perorangan. Itu dinilai menjadi peluang korupsi yang sangat besar.

"Ini masalah komitmen dari kepala daerahnya saja. Harus dilakukan LPSE secara keseluruhan bukan setengah-setengah. Selama ini LPSE hanya memberi informasi dan pendaftaran tapi bukan yang menentukan. Sistem LPSE itu yang harus diberikan wewenang penuh untuk menentukan siapa yang layak. Disana peluang korupsi terjadi," katanya.

(seriau)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini