PEKANBARU – Kota Pekanbaru kembali menjadi
sorotan, kali ini merujuk dari hasil survei KPK terkait skor pengadaan
barang dan jasa di 60 Kota menempatkan Pekanbaru di urutan ke 58.
Dengan hasil ini, dinilai proses pengadaan barang dan jasa di Pemko
Pekanbaru masih rawan titipan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK,
Busro Muqodas melalui rillis di KPK.
"Layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu objek
survei. Ini merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang
dilakukan KPK. Pasalnya, Korupsi di sektor PBJ masih mendominasi
penanganan kasus di KPK. Kita berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan
daerah untuk mengurangi potensi korupsi,"ujarnya.
Dari hasil survei tersebut, Kota yang dinilai sudah mulai berhasil
meminimalisir korupsi dalam hal PBJ ini adalah Kota Pematang Siantar
dengan nilai 7,84. Selanjutnya kota pare-pare (7,84) dan Mataram (7,54).
Kota Padang berada di posisi 11 dab medan posisi 14.
Sedangkan Pekanbaru berada di posisi tiga terendah dengan skor 4,73
hanya unggul dari Palangkaraya dan palu. Dalam keterangan pers KPK
dinyatakan banyak pejabat di daerah terbentur kasus korupsi dalam hal
pengadaan barang dan jasa.
Untuk itu, diperlukan pemahaman dan ketegasan pemimpin daerah dalam meminimalisir korupsi di tempatnya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Unri, Andi Yusra menyatakan
hal ini adalah kondisi yang luar biasa. Pasalnya, secara nasional LPSE
Pekanbaru menjadi terbaik pertama secara nasional. Namun dia tidak
membantah jika selama ini LPSE hanya menjadi tempat pendaftaran dan
informasi saja. Sementara penentuan pemenang lelang masih dilakukan
perorangan. Itu dinilai menjadi peluang korupsi yang sangat besar.
"Ini masalah komitmen dari kepala daerahnya saja. Harus dilakukan
LPSE secara keseluruhan bukan setengah-setengah. Selama ini LPSE hanya
memberi informasi dan pendaftaran tapi bukan yang menentukan. Sistem
LPSE itu yang harus diberikan wewenang penuh untuk menentukan siapa yang
layak. Disana peluang korupsi terjadi," katanya.
(seriau)