Jaga Defisit Anggaran, Pemkab Siak Optimalkan Pajak Sarang Walet

Redaksi Redaksi
Jaga Defisit Anggaran, Pemkab Siak Optimalkan Pajak Sarang Walet
Diskominfo Siak
Rapat koordinasi pemungutan pajak sarang burung walet, di kantor Bupati Siak Selasa 28 Agustus 2018.

SIAK, riaueditor.com - Pemerintah Kabupaten Siak akan mengoptimalkan seluruh pendapatan bersumber dari sektor pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi defisit anggaran yang lebih besar. Salah satunya yang menjadi fokus peningkatan pajak, yaitu pajak usaha sarang burung walet. Dimana serapan pajaknya masih terbilang rendah.

Hal ini dikatakan Asisten Adamintaris Umum Pemerintah Kabupaten Siak, H Jamaluddin didampingi anggota komisi II DPRD Siak Sujarwo saat membuka rapat koordinasi pemungutan pajak sarang burung walet, di Kantor Bupati Siak, Selasa 28 Agustus 2018.

Menurut Jamaluddin, peraturan daerah tentang penetapan pajak usaha sarang burung walet ini, sudah terbit sejak tahun 2010 lalu. Namun penerimaan pajaknya sangat rendah, padahal perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet di kabupaten Siak saat ini terus mengalami ke kemajuan.

"Kita akan atur ulang regulasi tentang penerimaan pajak usaha ternak sarang burung walet ini, karna usaha ini sangat celap perkembangannya, dan menjanjikan. Jika tidak kita atur ulang makan akan bertambah besar potensi lost anggarannya," ungkanya.

Ungkapnya lagi, dari data yang disampaikan oleh Badan Keunagan Daerah (BKD), ada 325 unit usaha ternak burung walet yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Siak.

Tidak semu pemiliki usaha yang dapat di pungut pajaknya. Dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan. Nanti setelah kita susun teknis pembayarnya, para pemiliki usaha walet tidak ada lagi alasan tidaj bayar.

"Penarikan pajak usaha sarang burung walet ini, ada dua payung hukumnya pertama undang-undang nomor 28 tahun 2009, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 23 tahun 2010. Yang didalamnya menyebutkan pemungutan pajak usaha sarang burung walet tidak hanya yang memiliki izin saja, namun yang tidak memiliki izin juga bisa di kutip," terang jamal.

Senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Yan Prana Jaya mengatakan, saat ini pihaknya tidak bisa lengah lagi, saatnya mencari sumber sumber penerimaan baru, yang memungkinkan.

"Ini kita lakukan untuk mengatasi agar tidak terjadinya defisit anggaran yang lebih besar, sebagai mana yang terjadi saat ini di beberapa daerah. Salah satunya yang akan kita mengatur ulang regulasi tentang pajak usaha sarang burung walet ini," kata Yan nama sapaan akrabnya itu.

"Potensi PAD dari pajak sarang burung walet ini cukup lumayan besar, kalau tidak kita atur dengan baik maka potensi lost anggaranya tambah besar," tambah mantan Kepala Bapeda itu.

Menurutnya, sambil berjalan membentuk tim khusus yang menangani pajak usaha sarang burung walet ini tetap melakukan pemungutan. Tidak lupa, dia juga menghimbau kepada para camat dan kepala kampung untuk mendata dan mensosialisasikan pajak usaha ternak sarang burung walet ini.

"Jika kita mau hitung hitung dari data 325 unit usaha sarang burung walet, dikalikan 10 persen dengan hasil rata rata kita ambil 1/2 kg aja perbulan. Maka pemasukan bagi daerah perbulan mencapai 1,700 milyar kan lumayan besar," terangnya.

Penerimaan pajak menjadi salah satu parameter kesehatan anggaran. Sektor pajak juga salah satu primadona bagi pemasukan kas daerah, Dalam kondisi yang sulit saat ini optimalisasi sektor pajak menjadi target utama, ini dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran daerah. (hms/man)

Tag:
pajakwalet
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini