DBH Migas 2016 Rohil Dipangkas Rp150 M, Belanja Langsung Terancam Nihil

Redaksi Redaksi
DBH Migas 2016 Rohil Dipangkas Rp150 M, Belanja Langsung Terancam Nihil
Plt Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan
BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com - Meski APBD 2016 Rokan Hilir telah disahkan DPRD, namun strukturnya masih perlu perbaikan. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas lagi DBH Migas sebesar Rp150 miliar. Diperparah dengan pengurangan tahun 2015 sebesar Rp500 miliar lebih dan dana triwulan keempat 2015 yang ditunda bayar Rp400 miliar lebih. Berimbas, belanja langsung terancam Nihil.

"Tahun 2015, kita pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat tidak dibayarkan oleh pusat, ditunda bayar sebesar Rp400 miliar lebih," ungkap Plt Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan, Senin (18/1) kemarin.

Oleh karena itu, yang semula struktur APBD Rohil yang sudah disepakati dengan legislatif akhir tahun lalu, terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

"Andaikan dana Rp400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka akan ada sekitar Rp1 triliun lebih pengurangi semua kegiatan kita," katanya.

Maka apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada, Pemkab Rohil hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus dibintang di APBD tersebut.

"Andai kata Pak Penghulu sekalian, yang kemaren masuk dalam APBD tidak jadi dilaksanakan, itulah penyebabnya. Pak camat nanti tolong disosialisasikan kepada masyarakat, ini bukan kesengajaan kita, tapi kebijakan pusat," sebut Surya.

Pemkab Rohil menurut Surya telah membicarakan dengan DPRD dan berkomitmen tidak bisa membiarkan seperti ini dan mencoba mencari solusi berdasarkan pengalaman yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengutus kepala Bappeda, Dispenda, Sekda dan Komisi B DPRD berangkat ke Jakarta, dan akhirnya berhasil mendapatkan dana sekira Rp300 miliar.

"Tidak tertutup kemungkinan untuk Rokan Hilir kita rancang untuk berangkat kesana, mungkin dua rombongan Pak Ketua, saya sendiri, kemudian Tim TAPD kita mempertanyakan dana yang harus kita terima tapi tidak disalurkan pemerintah pusat," tegas Surya

Atas kondisi ini juga diharapkan ada solusi sehingga jangan sampai APBD yang sudah disahkan dan merupkan program untuk maayarakat banyak yang hilang.

"Kita dan DPRD akan terus kawal dan kalau ada dana pusat kita akan upayakan agar masuk dan dikucurkan di Rohil," pungkas Surya Arfan.(rd)
Tag:
DBHMigasrohil
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini