Bersama 26 Kabupaten/Kota di Indonesia, Bupati Wardan Teken MoU Pelayanan Berbasis Elektronik

Redaksi Redaksi
Bersama 26 Kabupaten/Kota di Indonesia, Bupati Wardan Teken MoU Pelayanan Berbasis Elektronik
humas inhil
upati Inhil HM Wardan saat menandatangani nota kespahaman Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik dan Implementasi E-Government Pemerintah Kota Surabaya dengan 2 provinsi dan 26 Kabupaten/Kota di Indonesia, Selasa (8/11).
SURABAYA, riaueditor.com - Bupati Inhil HM Wardan menghadiri dan menandatangani nota kesepahaman bersama pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik dan implementasi E-Goverment Pemerintah Kota Surabaya dengan 2 provinsi dan 26 Kabupaten/ Kota di Indonesia, Selasa (8/11).

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama yang dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Bupati Inhil H Muhammad Wardan menyampaikan, mendukung implementasi E-Government yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini bagi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

"Tentunya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat mendukung E-Government yang merupakan inisiasi dari KPK untuk mendorong daerah-daerah berbagi sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik," ungkap Bupati.

Disebutkan, keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik harus menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.

Penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui elektronik ini tentunya dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah dan transparan.

"Saya meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil segera mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas secara optimal, sesuai dengan tahapan dan penjadwalan yang sudah direncanakan," pesannya.

Beliau menambahkan, dengan langkah percepatan reformasi birokrasi, kinerja aparatur akan lebih efisien jika menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik dalam mewujudkam E-Goverment.

Kualitas pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada publik, meningkatkan transparansi, meningkatkan kontrol dan akuntabilitas pemerintahan, mengurangi biaya administrasi,

peluang mendapatkan sumber pendapatan baru, mencipatakan pelayanan bublik secara cepat dan tepat menjawab berbagai persoalan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menegaskan, kegiatan yang dilakukan ini bertujuan membangun peradaban baru bangsa Indonesia, menjadi negara yang lebih beradab, adil, aman, mendukung HAM, efektif, efisien dan kredibilitas.

Tujuan kita pada hari ini adalah membangun peradaban baru, efektif, efisien yang semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah sangat ditentukan karakter dan integritas pemimpin itu adalah sesuatu yang tidak berubah oleh karena apapun.

Mulai saat ini, Pemerintah Daerah harus menerapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah, murah, cepat dan transparan.(adv/hms)
Tag:
MoUberbasiselektronikpelayanan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini