BPN Rohil Enggan Lakukan Pengukuran, Sebut Area Bandara Masuk APK Kehutanan

Redaksi Redaksi
BPN Rohil Enggan Lakukan Pengukuran, Sebut Area Bandara Masuk APK Kehutanan
HEN
BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com- Melalui surat penolakan permohonan pengukuran oleh Badan Pertanahan Wilayah Kabupaten Rokan Hilir No. 209/100.2-14.07/XI/2014,yang ditandatangani Kepala BPN Rohil Editia Warman, SH pada Kamis (06/11) lalu, BPN menyebutkan bahwa area Bandara Teluk Bano I Rohil  termasuk dalam Areal Pengembangan Kawasan Kehutanan (APK Kehutanan).

Dalam surat penolakan tersebut BPN Rohil mencantumkan penolakan berdasarkan Perda Provinsi Riau No. 10 Tahun 1992 dan Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 27 Tahun 2002 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Tentu saja arahan  pengembangan hutan yang disebutkan  BPN Rohil sangat bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya dan seandainya tidak terjadi kepemilikan ganda,maka ganti rugi lahan bandara saat ini sudah dibayar.

Parahnya lagi, seandainya pihak Pemohon ingin mengukur tanah yang didapati ada kepemilikan ganda tersebut, maka terlebih dahulu harus mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementrian Kehutanan. Sayangnya, terkait hal ini BPN Rohil tidak bersedia dikonfirmasi. Beberapa kali wartawan mencoba meminta tanggapan, namun pihak BPN tetap enggan menanggapinya.

"Minggu lalu saya sudah Komunikasi dengan Pak Thamrin, biar Bupati yang minta ke BPN untuk mengukur, karena ada dugaan tumpang tindih dengan yang telah didata oleh Pemda untuk bandara," demikian keterangan singkat H. Zayful, Kepala Tata Usaha BPN wilayah Riau, Senin (10/11) melalui selulernya.

Untuk diketahui, seperti diberitakan sebelumnya, ahli waris dan pemegang kuasa Pek Tong Tai merasa dirugikan akibat sejumlah lahan kebunnya diserobot oleh beberapa oknum masyarakat di Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk menjelaskan duduk perkara penyerobotan  itulah pihak ahli waris dan pemegang kuasa Pek Tong Tai memohon untuk dilakukannya pengukuran terhadap lahan tersebut. Namun yang terjadi, tanpa alasan jelas pihak BPN seperti enggan untuk melakukan pengukuran.

Bahkan sesuai arahan dari BPN Rohil sendiri, pihak ahli waris dan pemegang kuasa mendatangi BPN wilayah Riau di Pekanbaru untuk mempertanyakan rekomendasi permohonan pengukuran yang dikirimkan BPN Rohil ke BPN Riau. Ternyata, berkas tersebut tak pernah sampai. (hen)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini