BPKP Ungkap Rp207 Miliar Aset Pemkab Inhu Tidak Tercatat

Redaksi Redaksi
BPKP Ungkap Rp207 Miliar Aset Pemkab Inhu Tidak Tercatat
Kabag Pengelolaan Aset Setda Inhu, Ir H Ilyanto MT
RENGAT, riaueditor.com - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan bahwa sebesar Rp. 207 miliar aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tidak tercatat, aset tersebut terdiri dari aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

Hal ini diketahui setelah dilakukanya sensus terhadap aset Pemkab Inhu oleh BPKP pada tahun 2013 yang lalu.

Hilangnya aset Pemkab Inhu senilai ‎Rp.207 miliar yang menjadi penghambat diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Aset Setda Inhu Ir H Ilyanto MT, saat dikonfirmasi Jumat (29/4).

“Benar, namun bahasa pasnya bukan hilang namun tidak tercatat, hal ini diketahui saat dilakukanya sensus aset pada 2013 oleh BPKP dimana ditemukan aset Pemkab Inhu senilai Rp.207 miliar tidak tercatat", terangnya.

Saat itu langsung dilakukan penelusuran dengan menyurati seluruh SKPD, karena bagian aset dalam hal ini hanya sebatas mengkordinir.

"‎Namun walau diketahui pada 2013 sejumlah aset Pemkab Inhu senilai Rp.207 miliar hilang, hingga 2016 persoalan tersebut tak kunjung tuntas ditelusuri oleh setiap SKPD yang bertanggung jawab", katanya.

Baru setelah dimotori dan dikomandoi langsung oleh Bupati Inhu Yopi Arianto diawal masa jabatan keduanya, setiap SKPD kembali bergerak melakukan penelusuran.

‎”Alhamdulillah setelah dimotori langsung oleh bupati Inhu, penelusuran terhadap aset tidak terdata ini kembali dilakukan dan sudah ada titik terang. Apa saja dan dimana saja aset-aset yang tidak terdata tersebut,” ungkapnya.

‎Ditambahkanya, setelah dilakukan penelusuran akhirnya secara berangsur diketahui bahwa aset Pemkab Inhu senilai Rp.207 miliar yang dinyatakan hilang tersebut, salah satunya disebabkan ‎tidak tercatatnya disejumlah SKPD.

"Hal tersebut terjadi disaat terjadinya pemecahan kantor, maupun penggabungan kantor“, ujarnya.

Contohnya saat pemecahan kantor seperti kantor KB yang dulu masih bergabung dengan dinas sosial‎, pencatatan aset itu tidak dilakukan. Begitu juga saat terjadi penggabungan kantor.

"Begitu juga dengan aset bergerak yang berada pada pihak yang tidak berkompeten akan ditertibkan, ini akan dilakukan secara bertahap, saat ini sudah ditelusuri", paparnya.

Saat ini seluruh SKPD masih terus melakukan pendataan, mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh aset senilai Rp.207 miliar ini dapat didata dan dicatat, jelasnya. (Ali)
Tag:
BPKPinhupemeriksaan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini