Pembangunan di Riau Terkendala Status Kawasan, Syahrul Aidi: Koordinasi Antar Kementerian Masih Lemah

Redaksi Redaksi
Pembangunan di Riau Terkendala Status Kawasan, Syahrul Aidi: Koordinasi Antar Kementerian Masih Lemah
Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA dalam kunjungan reses Komisi V ke Provinsi Riau.(Foto: Ist)

PEKANBARU- Persoalan status kawasan hutan di beberapa wilayah menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Riau. DPR RI menilai hal tersebut dikarenakan masih lemahnya koordinasi antar kementerian.

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA menilai, dengan UU Cipta Kerja, hal seperti ini seharusnya tak menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah status kawasan ini diakui terjadi secara nasional.

"Dalam PSN (Program Strategis Nasional) saja, masalah seperti ini tak kunjung selesai dalam waktu dua tahun. Itu lambat sekali, apalagi yang lain, seperti kebutuhan daerah dalam membangun jalan," tutur Syahrul Aidi Maazat saat reses Komisi V DPR RI di Balai Serindit Gedung Daerah Pelanbaru, Jumat malam (14/7/2023).

"Saya pernah sampaikan, ini menjadi catatan penghambat pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah tak bisa membangun, sementara jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat," tutur Syahrul Aidi.

Di provinsi Riau, Gubernur Syamsuar sebelumnya menyampaikan ada beberapa daerah yang pembangunan infrastruktur jalannya tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh status kawasan hutan. Jalan ini merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Pemprov Riau bersama bupati dan walikota diakuinya telah mengajukan izin pelepasan kawasan tersebut, namun sampai sekarang izin pelepasan status kawasan hutan itu tak kunjung keluar.

Adanya paradigma tetap mempertahankan status kawasan hutan untuk menjaga agar wilayah tersebut terjaga, Syahrul Aidi juga menimpali bahwa ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sekarang kita harus mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan mafsadatnya (kerusakan), mana yang lebih besar," anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau 2 ini.

Dengan baiknya sarana insfrastruktur khususnya jalan, tentu akan berdampak membaiknya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.(Andi)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini