Pemkab Pelalawan Diminta Lebih Serius Tangani Kasus Lahan

Redaksi Redaksi
Pemkab Pelalawan Diminta Lebih Serius Tangani Kasus Lahan
foto: Ist
Pemkab Pelalawan Diminta Lebih Serius Tangani Kasus Lahan
PKL.KERINCI, riaueditor.com - Sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin HGU atau HTI di Pelalawan tak kunjung habis-habisnya. Ketegasan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat dibutuhkan dalam menangani kasus sengketa lahan ini.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pelalawan Suprianto SP kepada riaueditor.com, Jumat (12/6). Menurutnya, kasus-kasus yang kerap terjadi hingga bentrok fisik dengan melibatkan masyarakat Pelalawan selama kurun waktu 15 tahun belakangan yang ditenggarai perselisihan sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan pemegang hak, disebabkan kedua belah pihak saling klaim atas lahan yang diperebutkan mereka.

"Jika dicermati, kasus sengketa lahan di Pelalawan ini mungkin bukan menjadi kasus yang istimewa melainkan kasus yang sudah biasa dan membosankan karena pasti selalu ada. Sebab kasus sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat ini selalu muncul dikarenakan tidak sepenuhnya terselesaikan secara tuntas, dan ini saya rasakan sudah tiga periode selama saya menjabat sebagai dewan," ujar Supriyanto.

Suprianto menerangkan, bahwa dengan tidak selesainya masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan tentu dampak negatifnya masyarakat yang jadi korbannya sebab hak-hak mereka. berupa lahan mereka dirampas oleh pihak perusahaan dengan dalih bahwa lahan garapan warga masuk kedalam kawasan konsesi perusahaan pemegang izin.

"Selagi masalah konflik sengketa lahan ini tak selesai secara tuntas maka selama itu pula masyarakat menanggung balanya," kata Suprianto.

Dijelaskan Suprianto, bahwa setiap kasus sengketa lahan yang pengaduannya sampai ke gedung DPRD selalu ditanggapi dan di jembatani antara keduabelah pihak supaya terselesaikan sehingga apa yang dihasilkan dan disepakati dari setiap kali pertemuan menghasilkan solusi dalam bentuk rekomendasi yang di tujukan ke pemerintah daerah supaya di tindak lanjuti, namun biasanya rekomendasi DPRD tak jarang ditanggapi serius oleh pemerintah sehingga masalah tersebut tak kunjung selesai sesuai harapan.

"Dan inilah yang biasanya memicu kembali adanya konflik masyarakat dengan perusahaan dengan kasus yang sama." Jelas Suprianto.

Suprianto berharap, Pemda dalam hal ini harus tegas dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan setiap masalah khususnya masalah sengketa lahan, selain itu juga pemda juga harus lebih selektif dalam memberikan atau memperpanjang izin pemanfaatan kawasan kepada perusahaan. Artinya Pemda harus memastikan betul luas lahan perusahaan selaku pemegang izin sehingga luas lahan harus sesuai dengan izin yang diberikan dengan begitu perusahaan tidak melakukan upaya penyerobotan lahan masyarakat dan masyarakat juga tidak akan melakukan aksi tuntutan keperusahaan.

"Jadi kedepan, Pemda harus memastikan luas lahan perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan izin yang diberikan, dan apabila ada perusahaan yang akan memperpanjang perizinan pemanfaatannya maka jangan langsung di sahkan, melainkan harus dipikirkan lahan cadangan untuk masyarakat beberpa tahun kedepan. Dan bagi perusahaan yang terindikasi melakukan penyerobotan maka wajib di ukur ulang lahan mereka," ungkap Suprianto. (zul)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini