Komisi E DPRD Riau: RKA yang Disajikan Diskes Tidak Lengkap

Redaksi Redaksi
Komisi E DPRD Riau: RKA yang Disajikan Diskes Tidak Lengkap
fin/riaueditor.com
Suasana pembahasan RKA oleh Komisi E DPRD Riau dengan Diskes.

PEKANBARU, riaueditor.com - Tak ingin disebut 3 d (datang, duduk, diam), pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Dinas Kesehatan (Diskes) Riau tahun 2018 oleh Komisi E DPRD Riau berlangsung alot. Pasalnya, data RKA yang disajikan Diskes Riau dinilai tidak lengkap.

“Sebenarnya pembahasan RKA bukan alot gitu. Kelengkapan data RKA yang disajikan itu tidak lengkap sehingga banyak memunculkan pertanyaan dari kawan kawan,” ujar Ketua Komisi E DPRD Riau Aherson S.Sos saat dikonfirmasi, Senin (06/11/17).

Ia mengatakan, tadi dirinya menganalogkan andaikan dia sebagai dewan dan kita sebagai eksekutif  dalam membuat anggaran seperti ini, menurut ibu gimana, ujarnya. Kan seribu pertanyaan yang harus dijawab.

Mestinya kata Aherson, dia mengukur pengadaan materai Rp 1000 selama setahun itu dia merinci. Koq Rp 1000, koq Rp 1500, koq ndak Rp 500. Jadi ansumsinya seperti itu, tapi dia tak bisa menjelaskan itu”, ucap politisi Partai Nasdem tersebut.

Ia mengatakan kebiasaan penyusunanan RKA yang kurang baik selama ini mustinya tidak lagi berlanjut tapi kebiasaan yang benar.

Dijelaskan, adapun total RKA yang diajukan Diskes Riau sebesar 10 persen dari APBD Riau 2018 yang diajukan atau sebesar Rp 1 triliun.

Aherson mengatakan, bila RKA yang diajukan ini tidak bisa meyakinkan dewan dan tak sesuai dengan nonmeklatur, pihaknya memastikan RKA dipangkas. Pasalnya, anggota dewan juga tidak ingin terkena imbas dalam menyetujui RKA tersebut.

“Kalau dia salah menjalankan anggaran itu, kita juga ikut dipersalahkan. Beda dengan dulu yang full pengawasan. Sekarang kan ndak, tanggungjawab pelaksanaan anggaran jika dewan salah menganggarkan kita dipanggil lah. Jadi intinya kita tak mau dipersalahkan nantinya”, ujar Aherson.

Agar pembahasan RKA Diskes Riau ini tidak buntu kata Aherson, maka hanya ada dua solusi. Pertama, banyak program yang lain tapi yang diajukan dalam RKA juga tak mungkin distop. Kedua kalau juga tak mau pihaknya menyerahkan ke BADP, ucapnya.

Sementara pantauan diruang Komisi E, selain Aherson dua anggota DPRD lain yang sanagt mengkritisi RKA Diskes ini yakni, Husni Thamrin dari Partai Gerindra dan HM Adil dari Partai Hanura.

Seperti ketika Kepala Diskes Riau Dra Mimi Yuliani menjelaskan soal biaya telepon dan listrik yang mencapai Rp 1,5 miliar. Ia beralasan selain untuk pembayaran listrik dan dan telepon juga digunakan untuk biaya pemeliharaan.

Namun ketika Husni Thamrin mempertanyakan bentuk pemeliharaan dimaksud, Mimi Yuliani mengatakan mengingat Kantor Diskes sudah tua kabel listrik dan telepon sering dirusak oleh tikus.

Tak ingin kecolongan begitu saja, Husni Thamrin pun meminta bukti pemeliharaan kedua komponen dimaksud di tahun 2017.

Tak sampai disitu pengadaan 10 plakat senilai Rp 5 juta disoroti habis oleh HM Adil. Ia pun mempertanyakan plakat dimasksud dalam rangka kegiatan apa. Bahkan nilai sebuah plakat tersebut dinilai cukup fantastis yakni Rp 500 ribu. Padahal kalau prakiraan tak lebih dari Rp 200 ribuan saja.

Lantas, tanpa diperintah Husni Thamrin yang merasa geli dengan nilai plakat yang cukup fantastis tersebut, serta merta bangkit dan mengambil plakat yang ada dalam estalasi  ruang Komisi E.

Ia kemudian membawa contoh plakat dan langsung meletakkan didepan  HM Adil sambil menahan tawa. Alhasil, anggota dewan dan wartawan yang menyaksikan peristiwa itu, langsung tertawa. (fin)

Tag:
diskeslengkaptidak
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini