Ketua DPRD Minta Pemkab Tuntaskan Keluhan Dokter dan Perawat RSUD Rohul

Redaksi Redaksi
Ketua DPRD Minta Pemkab Tuntaskan Keluhan Dokter dan Perawat RSUD Rohul
Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH

ROKANHULU, riaueditor.com - Beredarnya informasi terkait keluhan dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, yang meminta Bupati mengambil langkah pembenahan manajemen ditanggapi serius oleh DPRD Rokan Hulu.

Menurut Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, SH, pembenahan itu mendesak dilakukan karena keberadaan dokter dan perawat terkait layanan kesehatan masyarakat dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tentunya menjadi urusan wajib pemerintah.

"Kita sudah memanggil pihak terkait untuk hearing tentang masalah ini, prinsipnya kita minta Bupati mengambil langkah pembenahan, khususnya manajemen," ujar Kelmi, Rabu (3/12018) malam.

Disebutkan Kelmi, pembenahan manajemen itu bisa saja sampai kepada evaluasi terhadap personil pelaksana dan pimpinan RSUD tersebut.

"Ya, bisa saja sampai pada evaluasi terhadap pejabat pengelola, tapi tentu setelah diketahui permasalannya dan dipelajari secara utuh," tegas Kelmi.

Seperti diketahui, bahwa hari ini Beredar Surat dari Komite Medik dan Keperawatan RSUD Rohul kepada direktur RSUD Rohul yang berisi kekecewaan Dokter dan Perawat RSUD disana kepada Managemen yang tak kunjung membayarkan uang Jasa medis dokter dan perawat.

Bahkan dalam surat itu, dokter dan perawat di RSUD mengancam mogok, jika hak mereka tidak segera dibayarkan pihak manajemen.

Dalam surat komite medik dan Komite perawat RSUD, ada 4 pernyataan sikap, yakni,

Pertama, manajemen RSUD dianggap tidak konsisten pada kesepakatan awal pembayaran jasa umum dokter dan perawat pada rapat komite medik dengan Manajemen pada tanggal 18 Desember 2017.

Sesuai basil rapat, pihak manajemen berjanji membayarkan Jasa Umum pelayanan bulan September dan Oktober 2017 pada bulan Januari 2013.

Namun kenyantaanya, dalam surat yang dikeluarkan Direktur tanggal 20 Desember 2017, jasa umum tersebut dibayarkan bulan Februari dan April 2018.

Kedua, sesuai dengan tuntutan Komite Medik dan Komite Keperawatan tentang uang tranportasi yang belum dibayarkan (bulan Desember tahun 2015) hingga saat ini, maka komite medik dan Komite Perawat RSUD meminta pihak manajemen untuk memberikan solusinya.

Ketiga, Komite medik meminta pihak manajemen untuk membuat Surat Hutang Jasa Medis yang belum dibayarkan pihak rumah sakit kepada masing-masing individu dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan seluruh perawat RSUD Rohul.

Keempat komite medik menunggu surat balasan pihak manajemen hingga batas tanggal 4 Januari 2018 jam 10.00 WIB. Jika sampai batas waktu dimaksud belum ada jawaban, maka mereka bersepakat tidak melakukan pelayanan di Poliklinik Rawat Jalan mulai hari Jumat tanggal 5 Januari 2018.

Tuntutan komite medik itu dijawab oleh Direktur RSUD dr Faisal Harahap yang mengaku sudah menjelaskan kepada komite medik dan perawat dan memastikan aksi mogok tersebut kemungkinan tidak akan terjadi.

"Saya sudah jelaskan kepada komite medik pembayaran jasa medis Oktober dan September itu akan tetap kita bayarkan pada bulan Januari ini," katanya kepada wartawan, Rabu (31/2018).

Disebutkan Faisal, alasan penundaan pembayaran jasa medis itu disebabkan karena kondisi keungan RSUD Rohul yang kini tengah terbelit hutang Obat yang nilainya mencapai Rp 5.3 miliar.

"Rencananya, Manajemen baru akan membayarkan uang jasa medis tersebut setelah cairnya dana dari BPJS Kesehatan, sehingga tak ada persoalan lagi. ***

Tag:
RSUDdokterkeluhanrohul
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini