Di Paripurna Nota Keuangan, Fraksi PPP,PKS,NasDem DPRD Pekanbaru Ingatkan Pemko LKPP dan Verifikasi Yang Disepakati

Redaksi Redaksi
Di Paripurna Nota Keuangan, Fraksi PPP,PKS,NasDem DPRD Pekanbaru Ingatkan Pemko LKPP dan Verifikasi Yang Disepakati
internet
Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru
PEKANBARU, riaueditor.com - Pelaksanaan rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2015 yang dilaksanakan diruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada Selasa (22/9) sore kemarin diwarnai hujan intrupsi oleh fraksi gabungan yang ada di DPRD Kota Pekanbaru.

Interupsi tersebut disampaikan langsung oleh anggota fraksi PPP,PKS,dan Nasdem, Zulfan Hapiz. Ia mempertanyakan rekomendasi laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) serta verifikasi surat dari Gubernur Riau (Gubri) tentang anggaran pengelolaan sampah yang dikelola oleh dua instansi berbeda tersebut yang disetujui dalam proyek Multiyears sebesar Rp53 miliar.

Rapat paripurna dipimpin oleh Sigit Yuwono ST dan dihadiri Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari berbagai lintas fraksi. Sementara dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diwakili oleh Wakil Wali kota (Wawako) dan SKPD Kota Pekanbaru.

Menyikapi intrupsi anggota DPRD dari fraksi PPP,PKS,dan Nasdem tersebut ditanggapi pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono usai penyerahan paripurna Nota Keuangan selesai. Ia mengatakan DPRD Kota Pekanbaru akan melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai nota kesepakatan yang diparipurnakan hari ini. Apakah sesuai atau tidaknya.

" Soal interupsi dari kawan-kawan nanti kita akan bahas apakah melanggar atau tidak. Tentu sesuai permintaan akan dirapatkan lagi karena semua harus mengikuti aturan, kalau tidak melanggar lanjut kalau melanggar tentu kita tidak berani,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP PKS NasDEm, Said Usman Abdullah menyebutkan bahwa sesuai dengan komitmen yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, Pemko sudah menyepakati akan menyanggupi permintaan fraksi PPP,PKS,dan Nasdem yang sempat menolak penganggaran proyek sampah sebesar Rp53 Miliar yang dianggarkan dalam proyek multiyears.

" Kita melakukan intrupsi hanya mengingatkan kepada Pemko karena sampai hari ini sebagaimana disepakati bahwa mereka siapkan rekomendasi LKPP dan verifikasi dengan pemprov. Karena janjinya mereka akan menyiapkan dua hal itu supaya ada pegangan," kata Said menjelaskan.

Anggota Fraksi PPP PKS NasDem lainnya, Zulfan Hafis juga menyampaikan hal serupa. Dirinya mengungkapkan bahwa keputusan DPRD Kota Pekanbaru pasca ditetapkannya Multi Years (MY) sampah senilai Rp53 Miliar tersebut, harus memenuhi dua unsur syarat yang harus dilakukan sebelum pengesahan APBD-P 2015.

" Persyaratan itu harus dipenuhi, justifikasi LKPP dan Pemprov. Sampai sekarang kita belum dapat berkas yang diminta itu. Pada dasarnya kami hanya ingatkan agar pemko siapkan dua hal itu, karena 25 September mendatang kita paripurna,” paparnya.

Sementara saat ditanya bila Pemko tidak bisa menunjukkan rekomendasi LKPP dan verifikasi Gubernur sebelum pengesahan APBD-P 2015, Said dengan tegas bahwa fraksi PPP PKS NasDem akan mengambil sikap.

" Seandainya tidak ada juga, pas pengesahan itu kita akan tentukan sikap. Jangan dikatakan kita menghalangi pembangunan. Kami tidak menghalangi program masyarakat, kita tidak ingin dikemudian hari ini bergejolak dan berdampak buruk terhadap Kota pekanbaru. Admnisitrasi harus lengkap dan aman. Tidak bisa secara lisan, siapa nanti yang bertanggungjawab,"ungkapnya. (eza)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini