Lima Penyebab Menurunnya Daya Beli

Redaksi Redaksi
Lima Penyebab Menurunnya Daya Beli
Anthopologist Riau M Rawa El Amady

PEKANBARU - Akhir-akhir ini ada semacam kontrakdiksi antara ekonomi makro dengan mikro di Indonesia. Secara makro ekonomi Indonesia membaik dengan pertumbuhan mencapai 5.5% per tahun sementara ekonomi rumah tangga dan pedagang retail mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya daya beli. Misteri apa sebenarnya dibalik ini semua?.

Menurut Anthopologist Riau M Rawa El Amady ada lima faktor penyebab menurunnya daya beli sementara ekonomi nasional membaik.

"Pertama, dalamnya jurang kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Data global energi (2017) bahwa 1% orang kaya menguasai 44,3% kekayaan nasional. Angka ini sangat mengerikan, jika ada 2% orang kaya di Indonesia maka 88,6% kekayaan nasional sudah ditangan mereka. Sementara 98% rakyat Indonesia lainnya menguasai 11,4 % saja," urai Rawa, Kamis (12/8/2021).

Diperkirakan dari 11,4 persen tersebut bukan seluruh yang 98% memiliki, karena yang bisa menguasai kekayaan nasional yang 11,4 % tersebut diperebutkan kelas menengah yang jumlahnya menurut BPS 2016 22.86 persen kelas menengah dan 3,71 persen menengah ke atas dan 39,74 menengah ke bawah. Semenara itu, 33,11 persen rakyat miskin tidak memiki kekayaan sedikitpun.

"Maka sangat wajar jika banyak mall yang kosong, retail yang tutup karena yang mempunya kemampuan daya beli hanya 26, 35 persen yaitu 0,58% kelompok elit, 3, 71 persen kelas menengah atas, 22, 86 persen kelas menengah, maka 73, 65% rakyat Indonesia mengalami kurang daya beli," kata Rawa.

Bayangkan lagi, kelas elit dan kelas menengah keatas yang menguasi hampir 95% (data perkiraan saja) mempunyai kebiasan belanja di luar negeri dengan produk yang bermerek. Maka hanya kelas menengah dan menengah ke bawah yang berbelanja di pasar Indonesia.

"Maka menurut pendapat saya data ini sangat menyakinkan berkontribusi besar terhadap kemampuan daya beli rakyat," jelasnya.

Kedua, rakyat Indonesia sangat tergantung pada komoditas pertanian yang mencapai 31,86 persen (BPS, Februari 2017) atau mencapai 39,68 juta jiwa dari 124, 54 juta jiwa penduduk yang bekerja. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2013, harga-harga produk pertanian menurun terutama getah karet dan sawit.

"Turunnya harga karet hingga 3 ribu rupiah perkilo menyebabkan petani karet yang jumlah mencapai kurang lebih 2,1 juta jiwa dengan luas kebun karet nasional mencapai 3,4 juta hektar. Menurunnya harga komoditi pertanian ini berkontribusi besar terhadap kemampuan daya beli," kata Rawa.

Ketiga, kuat dugaan bahwa di era Jokowi terjadi distribusi uang ke desa yaitu tahun 2017 menapai 60 triliun rupiah, dana tersebut belum termasuk dana ADD, program beberapa kementerian, provinsi dan kabupaten yang masuk desa. Semenara dana yang masuk tersebut di desa lebih banyak diperuntukan untuk pembangunan fisik yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga desa, hanya yang terlibat pada proyek-proyek desa tersebut saja mendapat keuntungan akibat besarnya dana yang masuk ke desa.

Pada rezim sebelumnya uang sebesar tersebut beredar di kota ditangan kelas menengah (PNS) yang doyan berbelanja. Di sisi peningkatan pendapat rumah tangga desa bukan dibelanjakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga pengaruhnya tidak seketika tetapi jangka panjang.

"Keempat, saya agak sependapat pendapat Rhenald Kasali bahwa terjadi perubahan prilaku berbelanja dari berbelanja langsung ke belanja onile. Terbukti terjadinya peningkat di sektor jasa pengiriman barang. Inilah yang menyebabkan toko-toko, termasuk mall sepi. Bahkan toko sekelas Matahari membuka lapak penjualan online. Transaksi online ini ikut memberi kontribusi bagi menurunnya sektor riil," urainya.

Kelima, masih kata Rawa, saya termasuk sependapat bahwa ekonomi Indonesia merupakan bagian yang terintegrasi dengan ekonomi dunia. Bahwa ekonomi dunia sedang mengalami kelesuan yang tentu saja berdampak bagi Indonesia, terutama di sektor pertaniaan.

"Dengan kelima masalah di atas maka langkah penting yang perlu dilakukan pemerinth adalah dengan mempercepat gerakan untuk mengurangi kesenjangan. Dalamnya kesenjangan bukan hanya menyebabkan rakyat menderita tetapi menjadi sumber ancaman bagi orang-orang kaya," tutup Rawa. (**)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini