Jampidsus Rajin Geledah Pertamina, Komisi III DPR Sentil Transparansi Penanganan Kasus

Redaksi Redaksi
Jampidsus Rajin Geledah Pertamina, Komisi III DPR Sentil Transparansi Penanganan Kasus

JAKARTA - Sejak akhir 2024, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah beberapa kali melakukan penggeledahan di kantor serta kediaman petinggi PT Pertamina (Persero) dan sejumlah subholding perusahaan energi tersebut. Namun, hingga saat ini, tidak ada ekspos resmi yang mengungkap hasil dari penggeledahan-penggeledahan tersebut, memicu tanda tanya besar di kalangan publik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu pergantian pimpinan Pertamina menjadi semakin hangat dan dikaitkan dengan hasil penggeledahan yang dilakukan. Salah satu peristiwa terbaru terjadi pada 17 Desember 2024, saat tim penyidik Kejagung mendatangi kantor subholding PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Pada saat itu, sekitar pukul 10.00 WIB, enam penyidik Kejagung tiba di kantor PT PHE. Sumber menyebutkan bahwa terjadi perdebatan sengit antara Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim, dan tim Kejagung. Chalid dilaporkan hanya bersedia menyerahkan perangkat ponsel resmi perusahaan, namun menolak memberikan ponsel pribadinya.

Setelah melalui negosiasi, akhirnya Chalid menyerahkan laptop dan semua ponsel kepada penyidik. Ponsel pribadi Chalid diduga menyimpan informasi sensitif, yang menjadi alasan penolakannya untuk menyerahkannya sejak awal.

Selain Chalid, beberapa pejabat lainnya di PT PHE juga diperiksa, termasuk yang bertanggung jawab di bidang produksi, keuangan, dan komersial. Penggeledahan ini bahkan mengakibatkan beberapa rapat perusahaan dibatalkan.

Proses penggeledahan oleh Kejagung sebenarnya sudah berlangsung sejak Oktober 2024, dengan kejaksaan diduga melakukan penggeledahan di beberapa rumah petinggi Pertamina dan subholding lainnya pada 10 Desember 2024.

Meski begitu, seluruh rangkaian penggeledahan ini tak pernah diekspos secara resmi oleh pihak Kejagung. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah penggeledahan tersebut dilakukan atas inisiatif Jaksa Agung atau hanya melibatkan Pidsus Gedung Bundar?

Terbaru, sejumlah pejabat Pertamina, seperti Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero inisial AN (Fian), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga inisila RS (Riva),

dan CEO Pertamina Internasional Shipping inisial Yo (Oki) yang sudah diperiksa oleh Kejagung. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia, CSS alias Chalid, belum juga diperiksa hingga saat ini.

Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah ada permainan tertentu yang melibatkan pejabat tinggi di Pertamina, terkait dengan tender atau posisi jabatan di perusahaan BUMN tersebut.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya transparansi dalam kinerja Kejagung.

"Saya ikuti di media, belakangan ini Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di Pertamina. Bahkan sempat heboh. Tapi kemudian hilang begitu saja," ujar Hinca dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu, 9 Februari 2025.

Hinca juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait proses hukum yang sedang dijalankan. "Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan model penegakan hukum seperti ini. Terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Ini berbahaya. Harus ada kontrol publik," tegas Hinca.

Ia menambahkan bahwa Komisi III DPR akan segera memanggil pihak Jampidsus untuk meminta penjelasan terkait kasus ini, serta perkara lainnya, termasuk kasus korupsi timah yang sempat dimentahkan oleh hakim karena perhitungan kerugian negara yang dianggap tidak akurat.

"Saya akan usulkan Komisi III segera memanggil Jampidsus agar terbuka kepada publik," pungkasnya.(*)

Tag:
geledahJampidsuspertamina
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini