Fraksi PKS: Komisi VII Tidak Pernah Ada Kesepakatan Soal Kenaikan BBM

Redaksi Redaksi
Fraksi PKS: Komisi VII Tidak Pernah Ada Kesepakatan Soal Kenaikan BBM
Anggota Fraksi PKS memegang poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mengungkapkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara pemerintah dengan komisi VII DPR soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Baik dalam pembahasan soal kenaikan BBM dalam rapat kerja (raker) atau rapat dengar pendapat (RDP).

Hal itu, dia sampaikan usai fraksinya walkout (WO) saat Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (6/9/2022).

“Jadi begini saya jelaskan. Ini terlalu banyak alasan BBM untuk tidak naik. Kami komisi VII tidak pernah ada kesepakatan persoalan kenaikan BBM,” kata Nurhasan di DPR, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Dia juga menyebut imbas kenaikan harga BBM menimbulkan banyak aksi masyarakat. Seperti hari ini, banyak massa yang menggelar aksi demo di depan DPR RI.

Menurutnya gelombang aksi demontrasi juga berlangsung tak hanya di DPR, melainkan di kota-kota besar di seluruh daerah.

“Sekarang gelombang demonstrasi dari seluruh kota kab provinsi untuk menolak kenaikan BBM. Jelas? Saya pikir ini tidak ada perdebatan untuk tidak naiknya BBM,” ucap dia.

Sebelumnya ribuan buruh yang terdiri dari berbagai aliansi memadati kawasan depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sejak pagi, Selasa (6/9/2022).

Kehadiran mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Demo juga dihadiri Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dia mengatakan pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang turun.

Iqbal memastikan, buruh akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama mengembalikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, Solar, dan Premium.

"Harga minyak di dunia dari hari ke hari semakin menurun bahkan kemarin harganya mencapai 89 dolar per barel. Harga yang dijadikan pertimbangan harga BBM adalah 100 dolar per barel, sungguh aneh sikap pemerintah ini," imbuhnya.

(Liputan6.com)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini