Ya Ampun, Begini Ternyata Kondisi Parahnya BPJS Kesehatan

Redaksi Redaksi
Ya Ampun, Begini Ternyata Kondisi Parahnya BPJS Kesehatan
Foto: Surprise Sri Mulyani di holding room mezzanine kemenkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan masalah dalam tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini lah yang membuat BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit setiap tahunnya.

Menurutnya, kenaikan iuran yang telah disampaikan sebagai salah satu cara mengurangi defisit BPJS Kesehatan yang semakin membengkak setiap tahun. Ini juga telah dibahas sangat panjang dengan anggota dewan di komisi XI dan IX.

"Untuk BPJS masalah sudah dibahas sangat dalam dan saat ini sedang dilakukan cleansing," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Menurutnya, selama ini jumlah kemiskinan terus turun namun peserta BPJS Kesehatan yang menikmati fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah. Hal ini dikarenakan manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik.

Padahal, lanjutnya, selama ini Pemerintah telah menanggung lebih dari 150 juta masyarakat yang masuk dalam PBI pemerintah pusat sebanyak 96 juta dan PBI Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta jiwa serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa.

Selain menanggung pembayaran tersebut, pemerintah juga masih terus menyuntikkan anggaran ke BPJS Kesehatan untuk menutupi defisitnya. Namun, hal ini tidak bisa terus dilakukan sehingga perbaikan design harus dilakukan.

"Jadi mengenai jumlah komposisi siapa yang masuk dan sesuai hasil BPKP. Jadi kami sudah minta BPKP melakukan audit terhadap kepesertaan dan memunculkan ada sekitar 27 juta yang memang harus dibersihkan dan kemudian dimasukkan sesuai target," kata Sri Mulyani.

Dalam hal ini, pemerintah telah meminta Kementerian Sosial (Kemensos) hingga pemda untuk mereview kembali target kepesertaan agar yang menerima adalah yang benar-benar membutuhkan.

"Ini memang by desain. Kami sebagai bendahara negara tentu akan terus meminta perbaikan dari tata kelola kepesertaan ini dari sisi konsistensinya. Karena mayoritas 150 juta yang ditanggung oleh pemerintah, baik, pusat dan daerah, kita dalam mendesain APBN ini di satu sisi mengharapkan keseluruhan sektor kesehatan ini bisa menciptakan masyarakat yang relatif bisa mendapatkan akses dengan anggaran yang terjangkau," tegas dia.

Meski negara hadir, ia menilai tidak bisa dilakukan sendirian. Masyarakat yang menggunakan juga harus disiplin membayar.

"Jadi kami ingin menyampaikan kepada anggota dewan bahwa APBN itu selalu hadir untuk masyarakat miskin, namun untuk masyarakat yang mampu, dia harus ikut urunan," jelasnya.

Berapa poin disampaikan Sri Mulyani yang harus diperbaiki BPJS Kesehatan:

Masalah kepesertaan yang sebanyak 26 juta harus dibersihkan dan masuk ke dalam kelompok yang betul-betul miskin.

Masalah kategorisasi di rumah sakit yang harus benar-benar sesuai. Ini akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Karena, Sri Mulyani menilai selama ini banyak yang datang ke RS tidak sesuai kelasnya. Contoh, dia bayar kelas III tapi ingin dilayani di kelas II dan dia bayar kelas II ingin dilayani di kelas I.

Masalah klaim manajemen. Dia menegaskan, BPJS harus melakukan perbaikan hubungan dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23 ribu puskesmas.

"Tentu kami akan terus meminta dan akan setiap saat bisa meminta audit supaya memang betul-betul anggaran yang kita keluarkan meng-cover kebutuhan akses kesehatan terutama kelompok miskin, kurang mampu, namun untuk masyarakat umum yang mampu harus jaga kesehatan dan iuran," tegasnya.

(cnbcindonesia.com)

Tag:
BPJSlipatnaik
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini