Suntik Rp4,9 Triliun Masih Kurang, Jokowi Marahi Dirut BPJS Kesehatan

Redaksi Redaksi
Suntik Rp4,9 Triliun Masih Kurang, Jokowi Marahi Dirut BPJS Kesehatan
(Humas BPJS Kesehatan)
Foto: Jokowi soal BPJS Kesehatan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengelola rumah sakit di Tanah Air agar dengan kemampuan yang dimiliki untuk secara efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara penuh.

"Saya tahu problem yang kemarin urusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun," kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (Persi), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Itu pun, lanjut Presiden, masih kurang lagi karena kebutuhannya bukan Rp4,9 triliun. "Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas," tegas Presiden.

Diakui Presiden, ini sudah problem selama tiga tahun yang lalu. Tapi memang di negara sebesar kita memang tidak mudah. "Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi," ujarnya.

Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan. Dia menilai, ini masalah manajemen di mana negara sebesar kita tidak mudah.

"Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu," ucap Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, dirinya setiap hari di lapangan, ke Bandung tidak ngomong sama protokol masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengecek pelayanan kesehatan. Di Papua, di Nabire tidak ada rencana masuk ke RSUD di Nabire.

"Ya saya memang seperti itu. Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar', ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS karena khawatir justru Dirut rumah sakitnya yang takut.

Tapi Presiden Jokowi mempertanyakan, masak setiap tahun harus dicarikan solusi. "Mestinya sudah rampung lah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran hutang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," ucap Presiden Jokowi.

Kepala Negara kembali mengajak seluruh pengelola rumah sakit di Tanah Air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelok, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua Persi Kuntjoro.

(okezone.com)

Tag:
BPJSDirutjokowimarahi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini