JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat adat Papua mempertanyakan kebijakan pemekaran wilayah. Mereka menyampaikan rencana pemekaran mencuat di tengah permasalahan mendasar masyarakat Papua yang belum terselesaikan.
Salah satu perwakilan Suku Marind di Papua, Elisabeth menyatakan terbuka dengan rencana pemekaran asalkan pemerintah memperhatikan masalah utama masyarakat Papua.
"Boleh saja pemerintah merencanakan pemekaran, namun sejahterakan dulu kami masyarakat adat pemilik hak ulayat. Itu program pemerintah, bahkan kami mendukung. Tapi yang penting, pemerintah harus bisa melihat juga kami punya masalah-masalah harus diselesaikan," kata Mama Eli--sapaan akrab Elisabeth--saat ditemui CNNindonesia.com di kawasan Jakarta Pusat, Senin (4/11) malam.
Ia mengungkapkan warga di kampungnya masih dibelit sengketa lahan baik dengan perusahaan maupun dengan sesama warga. Belum lagi masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti sumber daya air yang lambat laun kian sulit diakses.
"Kami masyarakat pemilik hak ulayat ini, kami mau hidup sejahtera dan tentram aman. Dengan banyaknya perusahaan ini, mereka menciptakan konflik adu domba. Makanya kami masyarakat hidup dalam penderitaan," tutur Mama Eli yang sudah 10 tahun memperjuangkan hak tanah ulayat dan masyarakat adat.
Problem bertahun itu menurut dia berdampak pada krisis lingkungan juga pemenuhan hak-hak adat serta perempuan. Hal tersebut yang menurutnya perlu diurai terlebih dulu oleh pemerintah pusat.
Di hadapan lebih dari 100-an orang ia bercerita tentang perubahan di kampungnya. Eli mengaku membawa keluhan dari masyarakat dari empat kampung yang terdiri atas 17 marga.
"Saya merasa selama ini hidup kami terancam, kami susah cari makan karena hutan kami digusur oleh perusahaan. Bahkan burung-burung yang kami lindungi, ini terbang dari satu pohon ke pohon lain sudah tidak bisa. Dia jatuh di tengah karena tidak lagi ada pohon," tutur dia.
Harapan senada diutarakan Albertus Tenggare dari Suku Wambon Tekamerop di Kabupaten Boven Digoel. Ia ragu pemekaran mampu menyelesaikan permasalahan di Papua.
"Kalau saya rasa, dengan pemekaran, membuat Papua semakin ...," Albert memberi jeda sebelum melanjutkan kalimatnya.
"Papua ini baru mau peradaban. Papua tidak mungkin lebih cepat menyesuaikan dengan arus perkembangan. Karena apa? Tadi ada banyak cerita tadi. Dia [Papua] itu harus perlu peradaban," lanjut dia lagi.
Sebelumnya Albert bercerita mengenai hutan dan lahan di kampungnya yang menyusut dan beralih kepemilikan ke perusahaan. Akibat kondisi itu, warga pun kesusahan mendapat air juga sumber makanan.
"Maka ini perlu kami sampaikan, masyarakat Wambon Tekamerop. Wambo Tekamerop punya tanah habis. Apalagi yang bisa kita perbuat, sudah tidak bisa lagi. Makanya sekarang hutan sedikit yang ada sudah tidak bisa bongkar lagi," ungkap Albert saat menyampaikan testimoni di tengah acara "Masyarakat Adat Papua Punya Suara" di Auditorium IFI Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
Kedua perwakilan masyarakat adat tersebut belum bisa membayangkan, apa jadinya jika pemekaran dilakukan sebelum rentetan masalah itu kelar dituntaskan pemerintah pusat.
Atas pelbagai permasalahan tersebut, Pastor Niko Rumbayan mempertanyakan pemahaman Presiden Joko Widodo mengenai permasalahan di daerah paling timur Indonesia tersebut.
"Sebagai tokoh agama, hati saya memang tersayat-sayat ya. Saya tidak tahu Presiden Jokowi punya hati sama dengan kita atau tidak. Saya tidak tahu, pejabat kementerian juga yang berjuang untuk bangsa dan negeri ini dengan kampanye bagus-bagus: memanusiakan masyarakat Indonesia seutuhnya. Seperti apa itu, ketika masyarakat adat tidak menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang seutuhnya," ungkap dia dalam orasi di acara yang sama.
"Kita mau bawa ke mana negeri ini dengan berbagai masalah yang tidak terakomodir," tegas Pastor Niko lagi.
Sebelumnya, wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat.
Namun Menteri Dalam Negeri terdahulu, Tjahjo Kumolo memastikan pemekaran di Papua hanya dua provinsi. Tjahjo mengatakan pemekaran tak terhambat moratorium yang diterapkan Jokowi sejak 2014.
Sementara Menteri Dalam Negeri--yang baru--Tito Karnavian memastikan, satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Jokowi akhir pekan lalu.
Namun, kata Tito, satu wilayah pemekaran di Papua masih didiskusikan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Tito menyebut masih terdapat dua usulan terkait nama wilayah hasil pemekaran ini, yakni Papua Pegunungan Tengah atau Papua Tengah.
Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini masih menyandang status otonomi khusus. Dengan status itu Papua dan Papua Barat mendapatkan suntikan dana otsus dari pemerintah setiap tahun.
Dana otsus untuk kedua provinsi itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2016, pemerintah menggelontorkan Rp7,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat, lalu meningkat menjadi Rp8 triliun pada 2017 dan 2018, dan meningkat lagi jadi Rp8,4 triliun pada tahun ini.
Selain dana otsus, Papua dan Papua Barat juga mendapat dana infrastruktur yang besarannya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
(cnnindonesia.com)
Redaksi 
