Partai Pendukung Jokowi Santai Tanggapi Isu Gerindra Masuk ke Kabinet Kerja

Redaksi Redaksi
Partai Pendukung Jokowi Santai Tanggapi Isu Gerindra Masuk ke Kabinet Kerja
ilustrasi okezone

JAKARTA - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid ketiga kembali menguat. Kali ini partai di luar pemerintah, yakni Partai Gerindra yang dikabarkan akan mengisi sejumlah posisi sebagai pembantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Partai pendukung pemerintah menanggapi santai akan adanya isu reshuffle jilid ketiga ini. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani mengatakan reshuffle masih mungkin dilakukan Jokowi, lantaran hal tersebut merupakan hak prerogratif presiden.

"Jika presiden berpikir kinerja para menteri dari partai koalisi pemerintah masih belum maksimal dan kerja setengah-setengah ya mungkin saja presiden akan beri porsi ke partai oposisi," ujar Irma saat dihubungi, Selasa (3/1/2017).

Menurut Irma, diberikannya jatah posisi dalam Kabinet Kerja ke partai oposisi harus benar-benar berkualitas sehingga bisa memperkuat kinerja pemerintahan. "Dan yang perlu diingat jangan sampai nanti setelah masuk bukannya memperkuat malah memperlemah, jika itu yang terjadi bukan membantu, malah akan menimbulkan masalah baru lagi bagi pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, PDIP belum mau bicara lebih jauh mengenai kabar adanya rencana Jokowi akan kembali melakukan reshuffle. Menurut Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno setiap partai politik berhak menyiapkan nama-nama yang bisa saja disiapkan bila ada perombakan kabinet.

"Semua partai menyiapkan nama-nama dong, tapi tidak dikhususkan untuk reshuffle atau mendesak-desak reshuffle," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengklaim dirinya mendapatkan informasi yang valid atau A1 bahwa Gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tapi saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan yaitu Menkopolhukam, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Staf Presiden (KSP)," sebut Arief.

Menurut Arief, meski bila memang benar ada tawaran posisi menteri, kader Gerindra tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK yang pasti semua keputusan ada ditangan Ketua Dewan Pembina Gerindra. Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," tandasnya.

(fas/okezone)

Tag:
Isukabinetkerjareshuffle
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini