Menhub dan DPR Salah Paham, Rapat Batal!

Redaksi Redaksi
Menhub dan DPR Salah Paham, Rapat Batal!
Foto: CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty

JAKARTA - Agenda rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi batal berlangsung. Sedianya, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (24/2/20) pukul 13.00 WIB.

Rapat ini harusnya membahas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2019. Rapat sempat dibuka oleh pimpinan sidang, namun para anggota Komisi V mempertanyakan data yang dibawa Menhub Budi Karya Sumadi.

Salah seorang anggota Komisi V, Jonny Alen Marbun, menilai, data yang dibawa Kemenhub tidak cukup untuk bahan evaluasi. Dia ingin ada bahan yang lebih mendetail.

"Kalau kita bicara evaluasi pelaksanaan anggaran adalah bagaimana kita melihat realisasi penyerapan anggaran tahun berjalan barulah bicara sisa anggaran. Nah kalau melihat dari bahan ini hampir tidak ada angka-angka yang menjelaskan, kecuali hanya ada grafik, kurva, padahal kita bicara angka, jadi kalau dilanjutkan nggak bisa," ujarnya.

Alhasil, pimpinan sidang mengakomodir keinginan para anggotanya untuk menunda rapat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, akhirnya mengetuk palu tanda rapat ditunda.

"Kita sepakat dengan usulan anggota, Pak Menteri agar data ini dibenahi dulu bersama, supaya rapat nanti kita dapat gambaran yang komprehensif dan kita bisa bahas komprehensif pula. Baik kita tunda dan nanti akan kita undang lagi pada waktu yang akan datang, saya akhiri, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan," ujarnya.

Adapun rapat lanjutan akan digelar kembali setelah masa reses. Dia menggarisbawahi agar Kemenhub membawa data yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi punya pembelaan tersendiri. Dia mengaku, persoalan ini hanya karena salah paham saja.

Data yang tidak lengkap tersebut dibawa karena tadinya ia mengira pembahasan tak akan melebar. Karenanya, ia hanya membawa data khusus mengenai SILPA. Namun, para anggota Komisi V meminta Kemenhub menyajikan data anggaran secara lengkap sekaligus untuk mengevaluasi pengeluaran sepanjang 2019.

"Mereka ingin datanya lebih detail, tapi undangannya cuma SILPA, jadi dipikir cuma SILPA," kata Budi.

(cnbcindonesia.com)

Tag:
DPRpahamSalah
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini