Mendagri Berhentikan Sementara Plt Bupati Buton Utara karena Kasus Pencabulan Anak

Redaksi Redaksi
Mendagri Berhentikan Sementara Plt Bupati Buton Utara karena Kasus Pencabulan Anak
(Foto: Antara)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberhentikan sementara Wakil Bupati Buton Utara, Ramadio yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Pemberhentian sementara dilakukan karena Ramadio didakwa kasus pencabulan anak. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pemberhentian sementara merupakan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dalam surat Nomor 132.74/4830 tertanggal 30 September 2020. 

"Ramadio menjadi Plt Bupati Buton Utara sejak Bupati Definitif Abu Hasan menjalani cuti di luar tanggungan negara yakni 26 September lalu sampai dengan 5 Desember 2020," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (1/10/2020). 

Seperti diketahui Ramadio didakwa terkait kasus pencabulan anak. Dalam surat dakwaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra tertanggal 30 September 2020, Ramadio didakwa primair, subsidair dan lebih subsidair Pasal 81 ayat (2) UU No. 35/ 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. 

"Berdasarkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) UU No.23/ 2016 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun," tutur Akmal. 

Penghentian sementara Ramadio, menurut dia, untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton Utara. 

"Ini sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap," ucap Akmal. 

Kemendagri selanjutnya akan menunjuk penjabat sementara (PJs) untuk memimpin Buton Utara. Namun saat ini sekretaris daerah (sekda) ditugasi menjadi pelaksana harian (Plh). 

"Sebelum ditunjuk Pjs Bupati, maka Sekda Kabupaten Buton Utara kita tugaskan dulu sebagai Plh," ujar Akmal. 

(iNews.id)

Tag:
bupatiButonpltkasuspencabulan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini