Kisruh Risma vs Pemprov, PDIP Minta Khofifah Tidak Egois

Redaksi Redaksi
Kisruh Risma vs Pemprov, PDIP Minta Khofifah Tidak Egois
(CNN Indonesia/Andry Novelino)
lustrasi Gubernur Jawa Timur Khofifah.

JAKARTA - Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pihak Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan melihat skala prioritas dalam mengambil kebijakan penanganan virus corona (Covid-19) di wilayahnya.

Hal itu ia katakan untuk merespons kekesalan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani usai tidak kunjung mendapatkan dua mobil test virus corona dengan metode PCR yang berasal dari bantuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

"PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (30/5).

Lebih lanjut, Hasto menyayangkan bila bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas. Terlebih lagi, Surabaya saat ini menjadi salah satu kota dengan angka penularan virus corona yang cukup signifikan di Jawa Timur.

Menilik website infocovid19.jatimprov.go.id yang diakses pada Rabu (30/5) pukul 07.00 WIB, jumlah pasien positif corona di Jawa Timur sudah mencapai angka 4.409 orang. Dari total angka itu,  Kota Surabaya memiliki pasien positif corona sebanyak 2.394 orang.

Hasto juga menyatakan Kota Surabaya saat ini memiliki  beberapa rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian lebih.

"Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut," kata Hasto.

Di sisi lain, Hasto meminta agar seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan tak boleh ada diskriminasi, baik  pilihan politik juga sentimen SARA dalam mengambil kebijakan.

Ia mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh  struktur Partai, kepala daerah hingga Pimpinan DPRD dari PDIP wajib mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada penanganan Covid-19. 

Diantaranya melalui kebijakan relokasi anggaran, memberikan bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, dan juga mendorong gerakan menanaman tanaman yang bisa di makan. 

"Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan," kata Hasto

Sebelumnya, terjadi kisruh berebut mobil tes Covid-19 antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur. Bahkan nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran trending topic Twitter pada Jumat (29/5) malam.

Rismaharini sebelumnya meradang usai dua unit mobil tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dialihkan ke dua wilayah lain.

Risma menilai mobil tes PCR dari BNPB awalnya akan dipakai oleh warga Kota Surabaya. Namun hingga masyarakat berkumpul, mobil tak kunjung datang. Mobil itu kemudian diketahui digeser ke Tulungagung dan Lamongan oleh Gugus Tugas Jawa Timur yang berada di bawah naungan Pemprov.

"Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu," kata Risma sambil menunjukkan percakapan dengan Doni kepada media di Surabaya, Jumat (29/5).

Sebaliknya, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang juga sekaligus Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono masih meyakini pihaknya yang lebih dulu mengajukan bantuan mobil tes yang kemudian disebut diserobot oleh Pemprov Jatim dari Pemkot Surabaya.

Suban mengklaim pihaknya tidak menyerobot bantuan dua unit mobil PCR seperti yang diklaim Risma. Ia merasa telah mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas Pusat terlebih dahulu.

(CNNIndonesia.com)

Tag:
geramlagi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini