Keraton Agung Sejagat, Antara Cuan dan Mitos Ratu Adil

Redaksi Redaksi
Keraton Agung Sejagat, Antara Cuan dan Mitos Ratu Adil
(Dok. Istimewa)
Toto Santoso dan Fanni Aminadia, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat dipindahkan ke Polda Jawa Tengah untuk diperiksa secara mendalam.

JAKARTA - Heboh Keraton Agung Sejagat yang mendulang ratusan pengikut di Purworejo kini tengah berproses hukum di Polda Jawa Tengah.

Toto Santoso dan Fanni Aminadia sebagai raja dan ratu Keraton Agung Sejagat yang kemunculannya viral pada akhir pekan lalu itu kini menjadi pesakitan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan.

Keraton Agung Sejagat itu dibuat Toto dan Fanni di Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Purworejo. Mereka mengklaim sebagai penerus kemaharajaan Nusantara, Majapahit, yang muncul setelah perjanjian 500 tahun dengan Portugis berakhir.

Tapi, runtutan sejarah soal pendirian Keraton Agung Sejagat itu dinilai menyeleneh dan ditertawakan banyak pihak. Meski begitu, Dewan Kerajaan dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menilai fenomena klaim sebagai pendiri kerajaan ataupun keturunan kerajaan harus disikapi secara serius oleh pihak berwenang.

Salah satu anggota Dewan Kerajaan MAKN, Edward Syah Pernong mengatakan definisi sebuah keraton bukanlah hal mudah karena harus memiliki sejarah identitas, tradisi hingga rakyat atau abdi. Apalagi, Keraton Agung Sejagat menyebut sebagai penerus Kerajaan Majapahit yang sudah runtuh berabad-abad silam.

"Mungkin jalan pikirannya [pencetus Keraton Agung Sejagat] bisa dianggap orang `sakit` yang ingin menyembuhkan orang `sehat`. Mereka ini dibawa oleh fatamorgana," kata Edward kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Pria yang juga Sultan Sekala Bkhak Yang Dipertuan ke-23 Kepaksian Pernong Lampung itu mengatakan struktur kerajaan sendiri pada masa lampau selesai setelah kalah pengaruh.

"Sebuah struktur kerajaan itu selesai setelah ditaklukkan. Majapahit selesai setelah ditaklukkan oleh Demak. Demak selesai oleh Pajang. Dan, Pajang ditaklukkan Mataram sampai sekarang. Jadi aneh dan lucu kalau ini meneruskan Majapahit," katanya.

Sejumlah pengunjung menyaksikan batu prasasti di komplek Keraton Agung Sejagad Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (14/1). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)


Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Padjajaran (Unpad) menilai kemunculan Keraton Agung Sejagat dan fenomena sejenis tak lepas dari mitologi ramalan Jayabaya pada masyarakat Jawa yaitu akan datangnya ratu adil atau sang penyelamat.

"Merujuk pada Bani Sudardi (UNS), kemunculan kelompok seperti KAS ini hal yang biasa saja. Akan selalu ada orang yang mengaku-aku sebagai ratu adil," ujar Yusar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Ia menjelaskan kehadiran Keraton Agung Sejagat tak ubahnya dengan munculnya Lia Eden yang mengaku sebagai nabi, serta pendiri Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Ahmad Musadeq.

Hal yang membedakan pendiri Keraton Agung Sejagat dengan Lia Eden dan Musadeq adalah Toto memegang peranan sebagai pemimpin dalam sistem kenegaraan, bukan religi-spiritualitas.

"Bisa saja berupa karangan sebagai strategi untuk menguatkan posisi KAS dari sisi historisnya," kata Yusar menjawab Keraton Agung Sejagat yang mengklaim sebagai penerus Kerajaan Majapahit.

Menurut dia, Keraton Agung Sejagat memanfaatkan situasi di mana terdapat krisis sosial dan spiritualitas, semacam perbedaan antara yang seharusnya terjadi (kemakmuran dan ketenteraman) dengan realitas yang terjadi. Kejadian ini, kata Yusar, tidak melulu berupa kekecewaan terhadap pemerintah.

"Lalu, mengapa mitos-mitos raja-raja terdahulu dan konsep ratu adil tersebut tetap ada di masyarakat? Ya, karena dipelihara terus oleh masyarakat, dan dijadikan bagian dari keyakinan spiritualitas," lanjutnya.

Warga di gapura pintu masuk komplek Keraton Agung Sejagad Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, 14 Januari 2020. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Yusar mengatakan banyak kemungkinan yang melatarbelakangi kehadiran Keraton Agung Sejagat, kata Yusar. Satu di antaranya adalah, hendak mencari uang dari sumbangan orang-orang yang masih percaya kepada trah kerajaan dan ratu adil.

"Bisa jadi hendak mencari kekayaan yang didapatkan dari yang memercayai KAS atau menggalang anggota untuk dijadikan basis massa guna pemilihan umum. Banyak sekali kemungkinannya," ujarnya lagi.

Ari Ganjar Herdiansah--juga sosiolog Unpad menuturkan, kehadiran Keraton Agung Sejagat dipandang sebagai fenomena di mana masyarakat mencari alternatif di tengah ketidakpastian hidup.

"Fenomena sebagai masyarakat merasa bahwa dunia modern tidak memenuhi ekspektasi mereka sehingga mereka membuat suatu pola kehidupan alternatif. Dengan adanya kerajaan baru itu sebagai sebuah solusi," tuturnya.

Kapolda Jateng Irjen Polisi Rycko Amelza Dahniel merilis kasus Keraton Agung Sejagat, Semarang, 15 Januari 2020. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)


Sementara itu sosiolog Universitas Indonesia (UI), Daisy Indira Yasmine menyatakan kehadiran Keraton Agung Sejagat itu kental diliputi motif ekonomi.

"Kalau menurut saya tentang Keraton Agung Sejagat enggak usah dibesar-besarkan deh. Motifnya lebih cenderung ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Dalam perkembangan penanganan penyidikan di polisi, pengikut Keraton Agung Sejagat diketahui wajib membayar uang Rp3 juta untuk masuk sebagai anggota kerajaan.

Uang itu digunakan sebagai biaya pendaftaran. Setelah membayar uang pendaftaran, Keraton menjanjikan para anggota akan mendapat gaji dalam bentuk dolar tiap bulan.

Selain itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna pada 15 Januari lalu mengatakan, "Mereka sudah merekrut 450 warga. Bukan cuma itu warga diminta bayaran Rp3 juta dengan iming-iming akan hidup lebih baik dan gaji dolar tiap bulan."

Daisy tak berkomentar banyak soal proses hukum atas Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat itu. Ia hanya menyarankan agar raja dan ratu Keraton diperiksa secara psikologis maupun psikis.

Perihal banyaknya pengikut yang sampai ratusan, Daisy menyebutnya sebagai gambaran strategi untuk menjaring massa.

"Memang menggunakan model interaksi ritual yang mengedepankan kolektivitas, kohesivitas sehingga orang mudah menjadi pengikut dan irasional. Bukti juga social construction of reality," ujar Daisy.

Kini, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Toto Santoso dan Fanni Aminadia--yang tak berstatus suami istri--harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan disangkakan polisi pasal pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang berimbas pada keonaran di masyarakat serta pasal 378 KUHP tentang penipuan.

(cnnindonesia.com)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini