KASN Bilang Perombakan Jabatan Ala Anies Baswedan Melanggar Peraturan

Redaksi Redaksi
KASN Bilang Perombakan Jabatan Ala Anies Baswedan Melanggar Peraturan
Gubernur DKI Anies Baswedan

JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai perombakan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dilakukan Gubernur Anies Rasyid Baswedan terdapat pelanggaran prosedur.

Hal tersebut diketahui setelah KASN melakukan pemeriksaan selama dua pekan. Keterangan diambil dari beberapa pejabat yang dipecat, pemeriksaan Anies, Sekretaris Daerah Saefullah, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.

"KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2018) malam.

Oleh karenanya, KASN memberikan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Ia meminta agar segera mengembalikan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang dibęrhentikan melalui surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula.

"Terdapat bukti-bukti baru yang memperkuat. Adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang diberhentikan tersebut diharapkan dalam waktu tidak lebih 30 (tiga puluh) hari kerja, bukti-bukti baru itu dapat disampaikan kepada KASN," jelasnya.

Seharusnya, penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah 1 tahun dalam suatu jabatan dan diberikan kesempatan selama enam bulan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja.

"Evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk Berita Acara Penilaian," ujarnya.

Menurut dia, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka bila pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan perundang-undangan.

"Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut diatas, maka berpotensi melanggar Pasal 78 junto Pasal 61,67 dan 76 dari Úndang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah," tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, rekomendasi semacam ini juga telah banyak diberikan KASN atas pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh para kepala daerah lainnya di Indonesia.

Sebelumnya, Anies mencopot lima wali kota dan satu bupati pada 6 Juli 2018 lalu. KASN melakukan penyelidikan terkait perombakan pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta. Ada lima pejabat yang melapor karena dugaan pelanggaran.

(okezone.com)

Tag:
KASNaniesjabatan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini