Jokowi Serahkan Biaya Bangun Ibu Kota ke Swasta, Utang Lagi?

Redaksi Redaksi
Jokowi Serahkan Biaya Bangun Ibu Kota ke Swasta, Utang Lagi?
(CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara)
Foto: Jokowi

JAKARTA - Lebih dari 80% rencana pendanaan bangun ibu kota baru bersumber dari swasta. Pemerintah punya sederet iming-iming untuk menggaet minat swasta untuk mau terlibat.

Sejumlah jaminan tertuang dalam dokumen Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dikutip CNBC Indonesia pada Rabu (18/12/2019), dokumen itu menyebut, terdapat 3 skema jaminan yang bisa didapat investor proyek di ibu kota baru.

Pertama, yakni melalui skema build-operate-transfer (B-O-T) atau bangun-guna-serah. Dengan skema ini, perusahaan swasta bisa menghasilkan pendapatan dari pembangunan dan pengoperasian fasilitas publik. Hak pengoperasian itu baru akan diserahkan kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu setelah masa konsesi berakhir.

Kedua yakni Direct Reimbursement Scheme atau Skema Penggantian Langsung. Dalam hal ini pemerintah akan membayar kepada sektor swasta melalui 2 mekanisme, yakni Viability Gap Fund (VGF) atau availability payment.

Ketiga, yakni skema jaminan risiko. "Insentif untuk menurunkan risiko yang akan ditanggung oleh private sektor: konstruksi, pendapatan, hukum dan risiko birokrasi," demikian penjelasan dalam dokumen tersebut.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa pernah mengatakan awal November 2019 lalu, bahwa keterlibatan swasta memang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota. Di sisi lain tak mudah menggaet swasta lantaran investasi di ibu kota baru belum tentu menguntungkan.

"Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR)-nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).

"Jadi ada gap, mengatasi IRR kita bisa, semua ada hitungan dan akan kita sekuritisasi," lanjutnya.

Berdasarkan data Bappenas, rencana pembangunan ibu kota baru melalui APBN porsinya hanya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Porsi pembangunan melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun. Kerja sama KPBU ini bisa juga dengan mitra dari luar negeri.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini hampir semua negara melibatkan sektor swasta dalam mengerjakan berbagai proyek. Mulai dari skema kerja sama Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan tidak memberi beban ke negara," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).

"Tapi barang jadi bisa PPP, KPBU, investasi swasta kan banyak, dan justru itu yang kita harapkan," tegasnya.

(cnbcindonesia.com)

Tag:
bangunibukotalagiutang
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini