Jokowi Enggan Ditanya Soal Aksi Demonstrasi Guru Honorer Di Depan Istana

Redaksi Redaksi
Jokowi Enggan Ditanya Soal Aksi Demonstrasi Guru Honorer Di Depan Istana
(Doc. Net)
Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo enggan ditanya soal seputar aksi demonstrasi guru honorer di depan istana pada Rabu, (31/10/2018). Bahkan sebelum sesi tanya jawab, Jokowi meminta agar para awak media menanyakan seputar kegiatan Sains Expo.

"Tanya soal acara ini saja ya," ujar Jokowi saat menghadiri pembukaan pameran Sains Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis, (01/11/2018)

Bahkan ketika ada seorang pewarta bertanya soal aksi guru honorer, Jokowi menyudahi sesi wawancara dan malah pergi.

Sebelumnya, ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi dan menginap di seberang Istana sejak Selasa, (30/10/2018).

"Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS," ujar Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Rabu, (31/10/2018).

Bahkan Titi menegaskan pihaknya akan menempuh jalur politik, jika tuntutan mereka untuk segera diangkat sebagai CPNS tidak diakomodir oleh pemerintah.

"Kami adalah forum legal, punya masa, punya hak pilih. Kami tidak akan menyia-nyiakan ini. Kami akan memberikan dukungan politik ke calon manapun yang bisa mengangkat honorer jadi PNS," ujarnya.

Dalam aksi itu, mereka menuntut pencabutan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37/2018. Regulasi tersebut mengatur honorer K2 yang bisa menjadi PNS hanya yang berusia di bawah 35 tahun.

Mereka menolak dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena regulasi tak jelas. Selain itu mereka meminta payung hukum pengangkatan PNS yang pro honorer.

Titi mengatakan saat ini mereka akan menempuh jalur hukum terlebih dulu lewat Mahkamah Agung. Jika sampai akhir tahun tak ada keputusan pro honorer, mereka akan menentukan sikap politik.

"Semuanya (honorer) ada 428 ribu, tidak sedikit. Setidaknya dua juta suara dengan sanak saudara, makanya saya mau bargaining, kalau mau ayo, tidak mau ya sudah," tandas Titi.

(jarrak.id)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini