Imparsial Khawatir Komcad Ciptakan Milisi Sipil Baru

Redaksi Redaksi
Imparsial Khawatir Komcad Ciptakan Milisi Sipil Baru
(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
lustrasi.

JAKARTA - Lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial mengingatkan pemerintah bahwa pelaksanaan pelatihan militer bagi masyarakat sipil dalam program Komponen Cadangan (Komcad) bisa memicu masalah baru, salah satunya potensi konflik horizontal antarwarga.

"Karana esensinya apa yang dilakukan oleh Kemhan dalam dalih pembentukan Komcad, yang tentu saja ketika misalnya mereka yang mengikuti pelatihan itu dan kembali ke masyarakat, apalagi dengan aturan yang tidak jelas, mereka akan memunculkan milisi-milisi baru," kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri  di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/3).

Program Komcad diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). 

Komcad rencananya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat sipil untuk dilatih kemiliteran pada Juli 2020 mendatang.

Menurut Ghufron milisi sipil baru yang berpotensi terbentuk itu justru akan memperkuat praktik vigilante oleh masyarakat sipil.

Vigilante adalah sikap menegakkan hukum dengan cara sendiri. Ghufron mengingatkan bahwa vigilante akan menambah masalah di tengah intoleransi dan kekerasan yang masih terjadi.

Atas dasar itu Imparsial mendesak pemerintah menunda pembentukan Komcad. Alasan lain, menurut Imparsial, pembentukan Komcad belum termasuk agenda prioritas.

"Jika pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat sektor pertahanan agar semakin profesional, kuat dan modern, maka pembangunan komponen utama yakni TNI, semestinya menjadi agenda prioritas," kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad.

Hussein menilai TNI sebagai Komponen Utama saat ini lebih membutuhkan penataan dan pembenahan. Ia misalnya, menyebut soal peningkatan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, hingga penguatan profesionalisme.

Lebih lanjut, Hussein menyatakan pemerintah terkesan menutup-nutupi program pelatihan militer Komcad. Ini berdasarkan proses pengesahan UU yang menurutnya relatif cepat.

Hussein berkata sejak naskah awalnya diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR, 17 Juli 2019, hanya butuh waktu kurang dari tiga bulan hingga disahkan pada September.

"Dari semua rangkaian ini kita dapat melihat bahwa, ada seolah-olah pemerintah ingin menutupi proses pembentukan pengaturan terkait Komcad," kata dia.

Menurut Hussein pembahasan UU PSDN terkait Komcad juga tidak melibatkan publik dalam penyusunan program wajib militer tersebut. 

Hussein menyatakan pelibatan publik penting karena Komcad, dalam pelaksanaannya, melibatkan masyarakat.

"Bagaimana uangnya? Sumbernya dari mana? Bagaimana kemudian proses pelatihannya? Bagaimana nanti ada proses potensi pelanggaran HAM-nya apabila Komcad sudah dibentuk," katanya.

"Kemudian ini kan melibatkan senjata. Namanya pelatihan militer. Bayangkan, sipil yang akan dilatih secara militer, tetapi kelompok masyarakat sipil tidak pernah dilibatkan. Ada orang tiba-tiba nanti latihan senjata nembak dar der dor," katanya lagi. 

Keberadaan Komcad tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Komcad diatur dalam UU PSDN. Dalam beleid tersebut, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Dalam Pasal 28 UU PSDN disebut bahwa Komcad terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional.

Pembahasan Tertutup

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyoroti klasifikasi ancaman yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PSDN. Dalam beleid tersebut tertulis tiga klasifikasi ancaman yakni ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Pada Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa ancaman sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) dapat berwujud antara lain agresi, terorisme, komunisme, separatisme, hingga ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

Menurut Ardi, tiga klasifikasi ancaman itu tidak dijelaskan secara rinci dan tidak memiliki tolok ukur sehingga bisa melahirkan banyak pengertian. Dia mencontohkan soal ancaman hibrida dan ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

"Nah ini kan, multitafsir. Kemudian siapa saja yang dianggap mengganggu kedaulatan negara dengan tafsiran yang enggak jelas itu," kata Ardi.

Klasifikasi ancaman yang tidak jelas, dikhawatirkan Ardi dapat dijadikan dalih untuk melahirkan persekusi di tengah masyarakat. 

(CNNIndonesia.com)

Tag:
barukomcad
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini