Daftar Kegaduhan Kabinet Kerja yang Buat Jokowi tak Senang (2)

Redaksi Redaksi
Daftar Kegaduhan Kabinet Kerja yang Buat Jokowi tak Senang (2)
Kabinet Kerja era Jokowi-JK.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengungkapkan setidaknya ada delapan kasus saling serang antar pembantu presiden di publik #Daftar Kegaduhan Kabinet Kerja yang Buat Jokowi tak Senang (1). Ini terjadi setelah Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya pada pekan kedua Agustus 2015.

6. Perdebatan antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait penggunaan kawasan Halim Perdana Kusuma untuk terminal kereta api cepat. Atas usulan Meneg BUMN Rini Soemarno, BUMN meminta kepada Menhan agar merestui kawasan Halim menjadi salah satu terminal kereta api cepat Cina.

Namun Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna menyatakan keberatan. Karena kawasan Halim Perdana Kusuma seharusnya diperuntukkan sebagai basis pangkalan militer, bukan untuk sipil, termasuk untuk proyek kereta api cepat.

Walaupun tidak segaduh yang lain, namun  Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna sempat melayangkan keberatannya kepada pemerintah.

7. Dalam beberapa kesempatan, menurut Muradi, saling sindir yang terjadi antara pembantu presiden bukan pada kebijakan, tapi lebih pada sikap yang tidak patut ditunjukkan seorang menteri. Ini terjadi ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar pada Rabu 24 Februari 2015 lalu, yang mengkritik manajemen Garuda.

Marwan mempermasalahkan pergantian penerbangan yang berujung delay selama satu setengah jam. Menteri Marwan mendapatkan pergantian penerbangan setelah ia terlambat menuju Bandara Soekarno Hatta di jadwal penerbangan sebelumnya. Karena pergantian penerbangan yang berujung delay tersebut, melalui akun twitter pribadinya mendadak Marwan meminta Direktur Garuda diganti. Namun sikap Menteri Marwan itu ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono menyindir di media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.

8. Terakhir, saling silang pendapat lagi-lagi dilakukan antara dua rival lama Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin lalu. Ini terkait blok gas Masela.

Rizal berpendapat pembangunan di daratan (onshore) akan menghasilkan efek ekonomi yang lebih besar. Sedangkan Sudirman bersikeras pada pembangunan di laut(offshore).

Sudirman bahkan menuding Rizal membohongi rakyat dengan menyebut, pura pura berjuang untuk rakyat karena mau coba mengganti investor Masela.

Johan Budi mengatakan, Presiden Jokowi akan memanggil para menteri yang berkonflik dalam waktu dekat. "Segera dimintai penjelasan menteri-menteri terkait tersebut. Presiden marah dengan situasi yang terlihat semakin meruncing belakangan ini," kata Johan di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3).

Johan mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat terhadap suatu program atau kebijakan. Asalkan, perbedaan pendapat tersebut disampaikan di ruang lingkup internal, misalnya pada saat rapat terbatas atau sidang kabinet.

Presiden Jokowi, kata Johan, tidak senang kalau perbedaan pendapat dilakukan di ruang publik seperti di media massa dan media sosial. "Menteri sudah saling menyerang di ranah publik. Presiden belum lama ini sudah menyampaikan agar silang pendapat tidak disampaikan ke publik," kata Johan.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan meminta para menteri Jokowi untuk tidak bertengkar di luar kabinet. "Kalau ada perbedaan pendapat, diselesaikan di internal kabinet, jangan gaduh di publik," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, sangatlah tidak layak dan tidak bijak, kalau sesama kolega di kabinet senang di atas penderitaan koleganya yang lain. Seharusnya, sesama menteri saling mendukung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

"Jadi, politik gaduh harus segera diakhiri. Fokus pada janji kampanye presiden untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, kalau ada perbedaan selesaikan saja di internal rapat kabinet," kata dia.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya Jokowi menyelesaikan masalah tersebut diinternal pemerintah dan tidak perlu dibeberkan ke publik.

"Presiden mau mecat menteri itu juga hak beliau. Isunya terlalu dangkal, kalau ada masalah selesaikan di dalam, kalau ada kabar gembira sampaikan ke publik," katanya, Rabu (2/3).

Fahri mengatakan, presiden jangan mengeluhkan problem interennya di publik dan jangan membebani rakyat dengan masalah-masalah pejabat. Karena rakyat sudah capek mendengar keluhan-keluhan soal pejabat. "Pilihlah opini ini yang bikin rakyat

happy, bahwa kita bekerja, keadaan lebih baik, ini kan istilahnya orang itu, isunya itu terlalu dangkal," katanya.(ROL)
Tag:
kabinetkerja
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini