DPR Didesak Bentuk Pansus Soal Kabut Asap

Redaksi Redaksi
DPR Didesak Bentuk Pansus Soal Kabut Asap
foto: antara
JAKARTA -- Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting berpendapat DPR perlu memberi dukungan politik untuk penanganan bencana kabut asap, salah satunya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Dengan demikian, persoalan ini akan dipandang sama seriusnya dengan dugaan korupsi di PT Pelindo II yang kini sudah terbentuk pula Pansus nya di DPR.

"Harus ada pengawasan politis dari pemerintah dan bentuknya Pansus," kata Pius dalam diskusi di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Pius mengatakan, dalam hal tanggap bencana, Indonesia kalah jauh dari negeri kecil seperti Kuba. Di Kuba, kata Pius, setiap tahun lahan mereka dilanda badai dan pemerintahnya sigap mengevakuasi tidak kurang 1,8 juta warga ke tempat yang aman.

Sedangkan, jika dibandingkan dengan pemerintah Indonesia, tak ada upaya evakuasi. Penanggulangan kesehatan juga tak mampu menekan angka korban terdampak kabut asap. "Kuba setiap tahun dihantam badai, di kita asap. Mereka bisa mengevakuasi warga dalam jumlah besar, 1,8 juta. Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan evakuasi kelompok rentan sehingga korban berjatuhan. Andai ada pencegahan dari awal, tentunya korban yang jatuh tidak timbul," ujar Pius.

Dengan membiarkan hal ini berlarut-larut, pemerintah sesungguhnya telah melanggar hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. "Pemerintah Jokowi dalam hal ini tidak mampu mewujudan hak konstitusi warga atas hak lingkungan yang sehat," sambungnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Mohamad Hatta Taliwang, Direktur Insitut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH). Ia menyebut para pengusaha yang membakar lahan untuk meraup keuntungan dengan julukan "londo ireng" atau Belanda Hitam yang harus ditindak tegas oleh penegak hukum dibantu dengan dukungan politik dari DPR.

"Mari kita dukung pembentukan Pansus Sumber Daya di DPR. Nanti Pansus juga harus mendata londo ireng yang membakar hutan. Jadi kita dukung, kita minta Pansus Sumber Daya segera dibentuk DPR," kata Hatta.


(aky/okezone)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini