Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)CNNIndonesia.com telah meminta respons Najwa Shihab untuk keberimbangan. Namun Najwa belum merespons permintaan wawancara atau memberi tanggapan terkait tudingan Arteria.
Perseteruan antara Najwa dengan para politikus Senayan, termasuk Arteria, memanas beberapa waktu belakangan.
Para anggota dewan ramai-ramai mencibir Najwa usai dikritik soal prioritas kerja DPR di masa pandemi corona.
"Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona, tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok tidak terkait corona, ya?" kata Najwa lewat video yang diunggah di akun media sosialnya.
"Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, RUU Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja," imbuh Najwa.
Program Kartu Prakerja sendiri menuai kontroversi di masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu para pencari kerja dan korban PHK dengan cara memberikan pelatihan agar bisa mendapatkan pekerjaan.
Awalnya, mekanisme pelatihan Kartu Prakerja dirancang secara fisik. Namun, karena pandemi virus corona, pelatihan dilakukan online melalui paket-paket pembelajaran dalam bentuk video.
Pemerintah menggelontorkan Rp20 triliun, dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana manajemen pelaksana (PMO) Rp100 juta.
Keputusan pemerintah menjalankan program tersebut di masa pandemi corona dinilai sebagian masyarakat tidak efektif dan hanya menghabiskan uang negara.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman bahkan menduga delapan mitra program Kartu Prakerja melanggar aturan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat. Menurutnya penunjukan ini tak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerja sama.
Delapan mitra tersebut antara lain, Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolah.mu, Pijar Mahir, dan Sisnaker.
"Penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," ujar Boyamin usai bertemu dengan anggota Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK, Senin (4/5).
Proses pemilihan mitra Kartu Prakerja dilakukan oleh Kementerian Kooordinator bidang Perekonomian dan PMO.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengklaim sejak awal rencana pelaksanaan, pemerintah membuka kesempatan kepada sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut.
Namun, hanya delapan mitra saja yang siap bekerja sama dengan pemerintah.
(CNNIndonesia.com)
Redaksi 