Menteri Singapura Tersandung Skandal Korupsi, Gajinya Bikin Kaget

Redaksi Redaksi
Menteri Singapura Tersandung Skandal Korupsi, Gajinya Bikin Kaget
Foto: AFP/ROSLAN RAHMAN

JAKARTA - Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran diduga terlibat kasus korupsi. Hal ini bahkan sedang ditangani langsung oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan telah meminta Iswaran untuk mengambil cuti hingga masa penyelidikan aparat selesai. Ia juga telah menunjuk Menteri Senior Negara Bagian, Chee Hong Tat, untuk menggantikan posisinya hingga penyelidikan selesai.

"Saya telah menginstruksikan Menteri Iswaran untuk mengambil cuti sampai penyelidikan ini selesai," kata Lee, tanpa menjelaskan secara spesifik kasus tersebut, dikutip CNBC International, Rabu (12/7/2023).

Ironisnya, Singapura membayar para menterinya dengan gaji tertinggi di dunia. Negara kota di Asia Tenggara itu saat ini berada di urutan kelima dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru dari Transparency International.

Dalam situs resmi Public Service Division yang dikutip Rabu (12/7/2023), gaji bulanan menteri di Singapura dimulai dari 46.750 dolar Singapura atau setara Rp 526 juta. Angka ini menghasilkan gaji tahunan senilai 935.000 dolar (Rp 10,5 miliar), di mana 607.750 dolar (Rp 6,8 miliar) adalah tetap dan sisanya adalah variabel tambahan seperti bonus.

Pada 2012, ketika gaji Menteri terakhir kali disesuaikan, gaji bulanan pada tingkat tolok ukur adalah 55.000 dolar atau Rp 620 juta, yang berarti gaji tahunan sebesar 1.100.000 dolar (Rp 12 miliar). Dari jumlah itu, gaji tetap adalah 715.000 dolar (Rp 8 miliar) dan sisanya variabel.

Tolok ukur untuk menteri tingkat pemula didasarkan pada pendapatan rata-rata dari 1.000 warga negara Singapura berpenghasilan tertinggi dengan "diskon" 40% untuk mencerminkan "etos layanan politik".

Awal tahun ini, Menteri Layanan Publik Chan Chun Sing menyebut akan meninjau kembali gaji menteri dan pejabat lainnya di negara itu. Ini sesuai dengan peraturan yang memerintahkan evaluasi gaji pejabat setiap 5 tahun.

"Tahun 2018, Pemerintah memberikan tanggapannya terhadap kajian terakhir gaji politik oleh komite independen," ujarnya pada Januari lalu dikutip Channel News Asia.

SUMBER

Tag:
korupsimenterisingapuraskandal
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini