Kejagung Bidik Kasus Korupsi Penerbitan IUP DPN Group di Inhu

Redaksi Redaksi
Kejagung Bidik Kasus Korupsi Penerbitan IUP DPN Group di Inhu
ist.

RENGAT, riaueditor.com - Tim dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI tampaknya kepincut dengan kasus dugaan kerugian Negara yang diakibatkan penerbitan IUP milik perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Nusantara (DPN) Group di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau. 

 

Full baket dugaan kerugian negara digesa Penyidik Kejagung RI, lantaran ijin usaha perkebunan (IUP) perkebunan kelapa sawit milik PT Duta Palma Nusantara Group itu berada dalam kawasan hutan dan belum melengkapi ijin pelepasan atau pinjam pakai kawasan dari Dirjen Kemenhut LH RI.

 

Bahkan untuk pendalaman perkara dugaan Tipikor akibat penerbitan IUP, tim Kejagung RI melakukan pemeriksaan kepada enam orang pejabat dan mantan Pejabat Pemkab Inhu belum lama ini.

 

Selain pemeriksaan kepada pejabat dan mantan pejabat Pemkab Inhu, tim Kejagung RI turut memeriksa Manajemen lima Perusahaan milik Duta Palma Group.  Yakni, PT Palma Satu, PT KAT, PT Seberida Subur, PT PAL dan PT Palma Dua. 

 

"Pemeriksaan tersebut, dilaksanakan selama dua hari, 18-19 Juli, di aula Kejaksaan Negeri Rengat," kata Kejari Inhu Supardi SH pada awak media ini, Rabu (19/07/17).

 

Kejari sendiri mengaku pemeriksaan kepada sejumlah mantan dan pejabat Inhu hingga Manajeman kebun PT Duta Palma Group tentang penerbitan IUP dikawasan hutan tanpa ijin Kemenhut LH RI, jajaran Kejari Inhu hanya sebatas memfasilitasi.

 

Diketahui, DPN, perusahaan perkebunan Duta Palma Group milik Surya Darmadji ini sudah beroperasi sejak lama di Inhu tapi kuat dugaan hingga saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). 

 

Bahkan dibeberapa perusahaan konflik sosial antara Masyarakat vs Perusahan hingga konflik internal Karyawan vs Tenaga Kerja sudah tidak asing lagi 

 

Dua hari pemeriksaan oleh enam orang Penyidik Kejagung RI dipimpin langsung Haryono SH.

 

Selama pemeriksaan digelar, terlihat kepala Bappeda Junaidi Rahmat, mantan Kadis Kehutanan Seno Adji, mantan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muhammad Bayu, mantan Asisten I HM Sadar dan mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPM PPT) sibuk mondar -mandir di kantor verlambang padi kapas dan timbangan tersebut.

Selain itu, ada sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang diduga kuat sama sekali tidak mengantongi izin, seperti PT Bagas Indah Perkasa (PT BIP) di Peranap, PT Runggu di Peranap, PT SAL di Rakitkulim, PT Panca Agro Sawita (PT PAS) di Danaurambai, Batanggansal,Inhu, Riau. Selain dalam kawasan hutan lindung (HL) juga berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT). (zul)

Tag:
IUPinhukorupsi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini