KPK Selisik Aliran Dana Panas Subkontraktor Fiktif ke PT Waskita Karya

Redaksi Redaksi
KPK Selisik Aliran Dana Panas Subkontraktor Fiktif ke PT Waskita Karya
(Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan uang korupsi terkait pengerjaan subkontraktor fiktif yang mengalir ke PT Waskita Karya. KPK menduga ada banyak pejabat PT Waskita Karya yang kecipratan uang panas dari pengerjaan fiktif sejumlah proyek infrastruktur.

Dugaan aliran uang itu didalami penyidik ke tiga saksi pegawai PT Waskita Karya yang diperiksa hari ini. Ketiganya yakni, Direktur Utama PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR), Sapto Santoso; Mantan Pegawai Divisi II PT Waskita Karya, Samsul Purba; dan Kepala Divisi Infra III Divisi II Waskita Karya, Aris Mujiono.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi mengenai dugaan aliran dana dari para subkontraktor fiktif kepada PT Waskita," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

Belakangan, KPK cukup intens memanggil serta memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini. KPK disinyalir sedang melakukan pengembangan serta mencari tersangka baru dalam kasus ini. Diduga, ada banyak pihak yang kercipratan uang panas pengerjaan fiktif proyek Waskita Karya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan subkontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan subkontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya, kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(okezone.com)

Tag:
karyakorupsiwaskita
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini