PEKANBARU - Koordinator Jaringan Kerja
Penyelamatan Hutan (Jikalahari) Riau, Muslim Rasyid minta Polda Riau
membuka kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pembalakan
liar 14 perusahaan Hutan Tanam Industri (HTI) di Riau, yang akibatnya
telah merugikan negara sebesar Rp1.900 triliun.
"Kerugian negara sebesar itu akibat penebangan pohon sehingga
mengakibatkan berkurangnya areal tutupan hutan yang berdampak terjadinya
kerusakan lingkungan," katanya, Sabtu (28/12/2013).
Menurut dia, Jikalahari sudah menyampaikan tuntutan yang kelima sejak
2011 agar Polda Riau kembali membuka SP3 pembalakan liar yang
melibatkan 14 perusahaan HTI karena ditemukan banyak kejanggalan dan
SP3 yang dikeluarkan itu cacat hukum.
Tuntutan agar Polri membuka kembali SP3 pembalakan liar tersebut
berkaitan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH
bentukan SBY, red) yang berkunjung ke Pekanbaru pada 7-8 Juni 2011.
Selain menggelar seminar, ketika itu agenda utama Satgas PMH adalah
berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan terkait SP3 penyidikan
terhadap kasus pembalakan liar terhadap 14 perusahaan di Riau itu.
"Jadi Jikalahari mengajukan tuntutan dibuka kembali SP3 tersebut
berdasarkan empat alasan seperti disampaikan Satgas PMH," ujar Muslim
Rasyid.
Empat alasan SP3 tersebut dibuka kembali adalah pertama penerbitan
SP3 menimbulkan keraguan dan ketidakpastian karena terdapat kejanggalan
terkait materi pembuktian maupun penunjukan ahli.
"Penunjukan ahli dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Riau
yang terdapat potensi konflik kepentingan justru dijadikan dasar untuk
menilai sah atau tidaknya izin yang dikeluarkan," katanya.
Padahal berdasarkan keterangan terhukum Asman Jaafar (yang sudah
dipidana-red) justru mengatakan izin terhadap 14 perusahaan tersebut
illegal.
Kedua, adanya Putusan MA No.736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak
pidana korupsi Bupati Pelalawan pada tingkat Kasasi dengan terdakwa H
Tengku Azmun Jaafar, SH. Memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa
penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro
melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah.
Ketiga, terhadap keterangan para ahli dari Kementerian Kehutanan (BS
dan BW) yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan SP3 PT Merbau
Pelalawan Lestari dan PT Madukoro menjadi tidak bernilai karena
bertentangan dengan Putusan MA No.736K/Pid.Sus/2009.
Sehingga terhadap SP3-SP3 lainnya yang menggunakan keterangan para
ahli tersebut secara hukum dapat dianggap tidak lagi mempunyai nilai
pembuktian.
Ke-empat, Putusan MA No.736 K/Pid.Sus/2009 menunjukkan proses
penerbitan IUPHHK-HT dalam perkara in casu merupakan perbuatan tindak
pidana korupsi, patut diduga penerbitan izin IUPHHK-HT terhadap 14
perusahaan yang dihentikan penyidikannya, tidak menutup kemungkinan
terdapat indikasi tindak pidana korupsi.
"Kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2001-2006
dibongkar habis-habisan saat Kapolda Riau dijabat Sutjiptadi pada
Desember 2006. Juni 2007 Polisi Riau mulai melakukan penyidikan,"
katanya.***
Sumber : antara