Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pipa Transmisi Diperiksa Polda Riau

Redaksi Redaksi
Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pipa Transmisi Diperiksa Polda Riau
bermadah
Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Inhil.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, Selasa (27/3/3018) mengatakan, dari hasil pemeriksaan itu ditaksir kerugian negara mencapai Rp2,5 miliar.

"Penghitungan kerugian negara sudah dilakukan dan sudah ada," ujarnya.

Kedua tersangka tersebut yakni Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan.

"Kita fokus mengembangkan dua tersangka ini. Untuk pemeriksaan lanjut akan dilakukan," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan mengatakan, sangat diperlukan penghimpunan bukti serta keterangan dari tersangka. Itu dilakukan untuk pengembangan apabila ada dugaan keterlibatan dari pihak lain.

"Harus kita gelar untuk tersangka barunya. Jika ditemukan barang bukti baru, tentu akan ada tersangka barunya," tegasnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yakni Wakil Bupati Bengkalis Muhammad yang saat itu menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Dugaan korupsi ini terhendus atas laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi sudah menghabiskan dana Rp3.415.618.000 di tahun 2013 silam.

Namun proyek yang cukup bernilai besar ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi. Dalam laporan tersebut dibunyikan bahwa Muhammad diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa transmisi.

Tidak hanya nama Muhammad saja yang disebutkan, bahkan Sabar Stavanus P Simolanga selaku Direktur PT Panatori Raja dan Edi Mufti BE selaku PPK sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.

Dalam kontrak pada Rencana Anggaran Belanja (RAB), tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.

Namun pada lokasi pemasangan pipa, tidak ditemukannya galian sama sekali dan pipa tersebut dipasang diatas tanah. Dan pada itemnya pekerjaan timbunan bekas galian juga dipastikan tidak ada pekerjaan penimbunan kembali karena dari awal proyek ini dilaksanakan tidak pernah dilakukan penggalian sama sekali.

Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Namun anehnya, pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Parahnya lagi, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.‎

Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta.

Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800. 

(bermadah.co.id)

Tag:
korupsipipa
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini