Gawat, Pabrik Pupuk RI Terancam Setop Akibat Kurang Gas!

Redaksi Redaksi
Gawat, Pabrik Pupuk RI Terancam Setop Akibat Kurang Gas!
(CNBC Indoneisa)
Foto: Komisi VII DPR RI

JAKARTA - Ternyata, industri pupuk dalam negeri tengah dilanda masalah pasokan gas. Banyak kontrak gas yang akan berakhir dalam dua tiga tahun mendatang, dan belum ada kepastian perpanjangan bagi pabrik-pabrik pupuk.

Hal ini diungkap oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company Aas Asikin Idat di Komisi VII DPR RI.

"Industri pupuk memerlukan pasokan gas yang jangka panjang, sementara ini 2-3 tahun kami harapkan bisa jangka panjang. Mayoritas gas berakhir di 2021-2022, dan banyak yang belum ada kepastian gasnya termasuk alokasinya belum kami terima," ujar Asikin, saat rapat dengar pendapat bersama pemangku kepentingan di gedung dewan. Kamis (05/12/2019).

Selain soal kepastian pasokan gas, harga gas untuk pupuk juga dinilai masih terlalu tinggi. Padahal, gas bumi adalah bahan baku utama untuk produksi pupuk urea dengan komposisi kurang lebih 70% dari total biaya produksi.

"Jadi gas dalam biaya produksi itu menempati 70% sehingga harga gas ini sangat berpengaruh pada harga pokok dari pupuk sendiri," kata Asikin.

Ia menjabarkan dan memberi contoh, harga rata-rata gas yang dikenakan untuk pupuk dalam negeri ada di kisaran US$ 5,8/MMBTU. Sementara, harga pesaing bisa di rata-rata US$ 3,95 per MMBTU.

Asikin juga menceritakan salah satu contoh di Pupuk Iskandar Muda di mana terdapat dua pabrik dengan kebutuhan gas sampai 110 MMSCFD, tetapi baru punya alokasi kepastian gas 30 MMSCFD. "Jadi kurang 80 MMSCFC, sehingga dari dua pabrik baru bisa jalan kurang lebih 1 pabrik."

Meskipun sudah coba diakali dengan meneken perjanjian jual beli gas dengan Pertamina, namun perjanjian tersebut belum juga efektif. "Jika tidak dijalankan maka mulai 2020 dua pabrik di Iskandar Muda ini tidak bisa jalan."

Sementara untuk Pusri Palembang, pasokan gas tidak ada masalah sampai 2023. Tapi alokasi untuk 2024 belum terjamin dan diperkirakan akan kurang. "Gasnya belum ada, mungkin 2024 kalau ini tidak dipenuhi pabrik di Palembang semua akan berhenti."

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai masalah pasokan dan permintaan gas industri pupuk ini sangat mengerikan. "Bukannya ngeri, tapi ngeri sekali. Kita tahu pupuk ini diperlukan bukan untuk orang kota tapi orang desa. Bukan cuma pabrik pupuknya yang dilihat tapi dampak perekonomian juga," katanya.

(cnbcindonesia.com)

Tag:
pabrikpupukstop
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini