Evaluasi Program OPD, KPK RI Gelar Rapat dengan Seluruh Direksi dan Komisaris BUMD Riau

Redaksi Redaksi
Evaluasi Program OPD, KPK RI Gelar Rapat dengan Seluruh Direksi dan Komisaris BUMD Riau
Humas BRK
Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution yang didampingi langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari beserta Komut HR. Mambang Mit memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Program Optimalisasi

PEKANBARU, riaueditor.com - Guna mengevaluasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) Wilayah Riau dan Kepri, Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution melakukan rapat evaluasi bersama seluruh Direksi dan Komisaris BUMD di Provinsi Riau beserta seluruh Pejabat di lingkungan Bank Riau Kepri seperti Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang beserta Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Kedai, Senin (25/2/19) di Ruang Rapat Hangtuah Lantai 5 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Pada pembukaan rapat Adlinsyah mengapresiasi Bank Riau Kepri yang menjadi pionir dalam tiga hal yaitu sebagai BPD yang pertama menerapkan aturan tentang sistem dan prosedur  SDM yang tidak membenarkan adanya hubungan keluarga dalam internal Bank Riau Kepri, sebagai BPD pertama yang mewajibkan pelaporan E-LHKPN bagi seluruh pegawai Bank Riau Kepri dan sebagai BPD yang pertama kali menerapkan BPP antigratifikasi. 

"Ketiga hal ini dapat dijadikan contoh bagi seluruh BUMD yang ada di Provinsi Riau dan BPD seluruh Indonesia. Hal ini juga merupakan keberanian untuk melakukan keterbukaan," katanya.

Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution yang didampingi langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari beserta Komut HR. Mambang Mit menyampaikan fokus perhatian KPK saat ini terletak pada pencegahan dan penindakan, pencegahan area-area yang rawan korupsi. 

Sasaran optimalisasi penerimaan pajak daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelola penerimaan daerah harus didorong. 

Ia menjelaskan pihak perizinan harus berperan besar dalam mendorong penerimaan daerah, sebelum mengeluarkan izin, pengusaha harus bisa membayarkan hak-haknya kepada negara. 

Selanjutnya Ia juga menyampaikan dihadapan seluruh tamu undangan agar segera melaporkan kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyampaian LHKPN merupakan tangung jawab moral seseorang penyelenggara negara. 

"Seharusnya pejabat yang tidak melakukan korupsi dan kesalahan, dan tak perlu takut atau menghindari pelaporan harta kekayaan mereka ke KPK. Selain itu Bank Riau Kepri saat ini telah menjadi contoh atau role model dalam hal peningkatan PAD bagi daerah seluruh Indonesia," ungkapnya.

Banyak hal yang disampaikan Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution dihadapan tamu undangan, selain itu masing-masing tamu undangan berkesempatan untuk berdiskusi dengannya. 

Pertemuan ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif bagi masing-masing pihak dan sebagai momentum penyatuan visi, mensinergikan langkah, dan memperkokoh komitmen untuk bekerja sama dan bersama bekerja demi kepentingan bersama. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pencegahan KPK RI Junet Junaidi, Direktur Operasional Bank Riau Kepri Deny M. Akbar beserta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi dan Komisaris Independen Taufiqurrahman.(rls/brk)

Tag:
OPDevaluasiprogram
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini