Kasus Zaskia Gotik, KPI Ancam Bubarkan Program `Dahsyat` RCTI

Redaksi Redaksi
Kasus Zaskia Gotik, KPI Ancam Bubarkan Program `Dahsyat` RCTI
Postline
Zaskia Gotik
JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan sanksi teguran kedua untuk program siaran "Dahsyat" RCTI, Kamis (17/3). Teguran terkait pernyataan Zaskia Gotik yang melecehkan lambang negara RI (Republik Indonesia) pada acara "Dahsyat" tanggal 15 Maret 2016.

Koordinator Isi Siaran yang juga anggota KPI Pusat, Agatha Lily, mengatakan, jawaban-jawaban yang disampaikan Zaskia dinilai menghina dan merendahkan kehormatan lambang negara serta melecehkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, tambah Lily, jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja, penggolongan program siaran, serta penghormatan terhadap lambang negara.

"Artis-artis yang sering salah bicara dan melakukan pelanggaran sangat riskan kalau terus siarkan secara live," tegas Lily kepada perwakilan RCTI yang diundang KPI guna meminta klarifikasi, dilansir laman resmi KPI, Kamis (17/3).

Meskipun Zaskia Gotik sudah meminta maaf, KPI tetap mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pada acara "Dahsyat" RCTI. "‎Ini adalah merupakan teguran terakhir, jika pelanggaran kembali terjadi, program tersebut akan kami hentikan kembali," tegas Lily.

Dalam surat teguran kedua itu juga disampaikan, KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14, Pasal 21 Ayat (1), dan Pasal 37 dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (4) huruf a, dan Pasal 54 Ayat (1).

Menurut catatan KPI Pusat, program "Dahsyat" RCTI telah mendapat surat sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama Nomor 131/K/KPI/02/16 tertanggal 10 Februari 2016.

Lily menyampaikan, di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 57 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina,  atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

"Kami menerima cukup banyak pengaduan masyarakat akan hal tersebut," tambah Lily.(ROL)
Tag:
penjaraterancam
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini